Apakah verifikasi dokumen calon pemimpin menjadi lebih transparan? Apakah semua calon diperlakukan sama tanpa memandang keluarga dan pengaruh politiknya? Apakah tersedia jalur hukum yang jelas ketika persyaratan jabatan dipersoalkan setelah pelantikan?
Ataukah semuanya berakhir seperti banyak kegaduhan politik lain: ramai beberapa pekan, lalu tenggelam tanpa meninggalkan perbaikan?
Saya berharap kita memilih warisan yang pertama, bahkan seandainya kelak seluruh persyaratan pendidikan Gibran dapat dijelaskan dan keabsahannya dipastikan melalui mekanisme yang sah.
Sebab pelajaran terbesarnya terletak pada kemampuan negara membuktikan persyaratan pemimpinnya secara transparan dan dapat dipercaya.
Negara hukum yang matang tidak hanya memberi pemimpin hak untuk dipilih. Ia juga memberi rakyat hak untuk memperoleh kepastian bahwa persyaratan pemimpin telah diperiksa dengan benar.
-000-
Pada akhirnya, ketiga skenario itu tidak mempunyai bobot kemungkinan yang sama.
Pemakzulan adalah mekanisme konstitusional yang tersedia, tetapi membutuhkan dasar hukum, pembuktian yang memadai, dan dukungan politik yang sangat besar.
Pengunduran diri adalah pilihan sukarela, bukan konsekuensi putusan MK, dan belum tentu menyelesaikan kelemahan sistem yang dipersoalkan.
Keberlanjutan jabatan Gibran, disertai transparansi, pemeriksaan oleh lembaga berwenang, dan pembenahan kelembagaan, tampak sebagai jalan paling realistis, sepanjang tetap terbuka terhadap bukti baru.
Kelak, ketika persoalan ijazah Gibran hanya menjadi satu bab dalam sejarah politik Indonesia, kita mungkin baru memahami apa yang sesungguhnya sedang diuji.
Yang diuji bukan hanya seorang wakil presiden, melainkan kemampuan negara menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemilihan umum dan supremasi hukum.
Saya kembali teringat anak di kota kecil itu, yang menyimpan ijazahnya dalam sebuah map sambil membayangkan masa depan yang masih panjang.
Ia berhak percaya bahwa persyaratan yang berlaku bagi dirinya juga berlaku bagi siapa pun yang kelak hendak memimpin negeri tempatnya dilahirkan.
Pada saat yang sama, seorang wakil presiden yang sedang dipersoalkan berhak atas pemeriksaan yang adil dan perlindungan hukum yang sama seperti warga lainnya.
Di antara kedua hak itulah negara hukum menemukan kehormatannya: ketika ia berlaku adil kepada keduanya.
Dan mungkin, itulah jawaban paling berharga yang dapat kita berikan kepada anak yang sedang memegang ijazahnya: di negeri ini, tidak ada manusia yang terlalu tinggi untuk diperiksa, dan tidak ada manusia yang terlalu dibenci untuk memperoleh keadilan.*
-000-
REFERENSI
1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/15075_Risalah-pdf_PUTUSAN%20PERMOHONAN%20NOMOR%201.PHPU-XXIV.2026%20tgl.%206%20Oktober%202026.pdf[mkri]
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Siaran Pers “Sidang Pengucapan Putusan PHPU Presiden 2024,” 6 Oktober 2026. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1791249023_cea94c02ada5a7a5279a.pdf[mkri]
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l.
5. ANTARA. “Gibran: Jika tidak lulus SMA tidak mungkin bisa kuliah di Singapura,” 7 Oktober 2026. https://www.antaranews.com/berita/5774974/gibran-jika-tidak-lulus-sma-tidak-mungkin-bisa-kuliah-di-singapura[antaranews]
6. Tirto.id. “Penyangkalan Gibran & KPU Tak Bikin Putusan MK Soal Ijazah Gugur,” 9 Oktober 2026. https://tirto.id/bantahan-gibran-dan-kpu-tak-hapus-catatan-hukum-mk-soal-ijazah-hDFr[tirto]
