Oleh Aslam Katutu
Makassar, NusantaraInsight — Ada pemandangan menarik ketika seseorang yang selama ini dikenal lantang berbicara dari luar kekuasaan kemudian masuk ke lingkungan Istana. Rocky Gerung, yang publik mengenalnya sebagai sosok kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, kini berada dalam struktur yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Perpindahan posisi ini mengundang pertanyaan: apakah seseorang yang selama ini kritis akan tetap kritis ketika berada di dalam lingkar kekuasaan, atau kedekatan dengan kekuasaan perlahan mengubah cara pandangnya?
Pertanyaan itu wajar, terutama karena kehadiran Rocky di Dewan Pertimbangan Presiden menjadi menarik untuk dicermati. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden bukan lembaga teknis pemerintahan. Kedudukannya adalah etis, bukan teknis.
Etis, Bukan Teknis
Menurut Rocky, Dewan bertugas melihat dampak atau ekses sebuah kebijakan, lalu memberikan pertimbangan agar arah kebijakan tetap sejalan dengan visi Presiden. Dewan bukan pelaksana kebijakan, kementerian, atau lembaga yang menjalankan program pemerintah. Perannya lebih reflektif: melihat, membaca, menimbang, kemudian menyampaikan pertimbangan.
Dengan kata lain, Dewan tidak mengambil keputusan atas nama Presiden. Dewan membantu Presiden mengingat dan menimbang sebelum keputusan ditetapkan.
Rocky menganalogikannya dengan oversight committee dalam perusahaan, yaitu mekanisme yang memberikan pengawasan dan perspektif dari jarak tertentu. Dalam konteks negara, persoalannya tentu lebih kompleks karena yang dipertimbangkan adalah kepentingan publik dan masa depan Republik.
Karena itu, anggota Dewan tidak cukup hanya memiliki keahlian teknis. Mereka membutuhkan kepekaan, naluri, kemampuan membaca situasi, serta keberanian melihat persoalan dari jarak yang memungkinkan lahirnya pertimbangan jernih.
Di sinilah kontemplasi menjadi penting. Kekuasaan setiap hari berhadapan dengan persoalan konkret seperti harga, pekerjaan, investasi, pembangunan, keamanan, politik, dan masalah sosial. Namun, negara tidak boleh hanya menyelesaikan persoalan hari ini. Negara juga harus bertanya: ke mana arah perjalanan bangsa ini?
Kritis, Bukan Sekadar Mengkritik
Ketika ditanya apakah Dewan akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, Rocky membedakan istilah kritik dan kritis.
Menurutnya, fungsi Dewan bukan sekadar mengkritik, melainkan bersikap kritis terhadap kebijakan. Kritik dapat berhenti pada penilaian, sedangkan sikap kritis menuntut seseorang melihat lebih jauh: mengapa kebijakan muncul, apa tujuannya, bagaimana dampaknya, apa yang tidak terlihat, dan apakah arahnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.
Sikap kritis tidak harus berarti berada di luar kekuasaan. Justru, sikap kritis dibutuhkan di dalam kekuasaan agar kekuasaan memiliki ruang untuk bercermin.
Kekuasaan membutuhkan orang yang berani mengatakan bahwa sesuatu perlu diperbaiki. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar kekuasaan tidak kehilangan kemampuan mengevaluasi diri.
Persepsi Publik dan Kebijakan Negara
Rocky juga menyinggung persepsi publik. Sebuah kebijakan tidak selalu diterima masyarakat sebagaimana maksud pembuatnya. Tujuannya mungkin baik, tetapi dipahami berbeda. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian masyarakat dapat menyisakan persoalan bagi kelompok lain.
Karena itu, persepsi publik perlu dibaca oleh negara. Namun, tugas Dewan bukan mengubah persepsi masyarakat agar sama dengan persepsi Presiden. Tugasnya adalah mengolah isu dan meletakkannya dalam koridor etis.
