Oleh: Haekal Rumaday (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)
NusantaraInsight, Makassar — Peristiwa kematian 11 penambang dan pembakaran sebuah sekolah di wilayah konflik Papua menambah deretan panjang kekerasan yang telah membelenggu tanah kaya sumber daya ini selama puluhan tahun. Dari sudut pandang internasional, insiden ini bukanlah kejadian insidental, melainkan manifestasi dari ketegangan struktural yang melibatkan persoalan ekonomi ekstraktif, marginalisasi sosial, ketimpangan pembangunan, dan strategi geopolitik yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks global yang semakin menekankan hak asasi manusia dan keadilan distribusi, tragedi ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan mendasar: sampai kapan Papua akan dikelola dengan pendekatan koersif dan bukan partisipatif?
Dari sudut pandang ekonomi, Papua telah lama menjadi simbol resource curse, yakni kondisi di mana kekayaan sumber daya alam justru membawa malapetaka ketimbang kesejahteraan. Wilayah ini menyimpan cadangan emas, tembaga, dan mineral langka lainnya dalam jumlah luar biasa, yang dieksploitasi sejak era kolonial hingga masa pascareformasi oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk Freeport-McMoRan. Namun, pengelolaan sumber daya ini berlangsung dalam kerangka relasi yang timpang: negara pusat bersama entitas korporat mengeruk keuntungan besar, sementara masyarakat Papua hanya menjadi penonton, bahkan korban, dari proses industrialisasi tambang yang tidak inklusif. Penambang yang tewas dalam insiden tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari jaringan penambangan rakyat yang sering dipinggirkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, sosial, maupun ekonomi dari negara. Dalam hal ini, ekonomi politik penambangan di Papua sarat dengan ketimpangan akses terhadap sumber daya, monopoli kekuasaan ekonomi, serta eksklusi terhadap masyarakat lokal.
Pembakaran sekolah yang terjadi secara bersamaan menambah lapisan ironi dalam tragedi ini. Pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang, namun di Papua, akses terhadap pendidikan dasar pun menjadi barang langka akibat konflik yang terus berlangsung. Ketika sekolah dibakar, bukan hanya infrastruktur yang rusak, tetapi juga masa depan generasi Papua yang kembali terhalang. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, ini menunjukkan kegagalan negara dalam membangun fondasi sosial di daerah-daerah konflik. Selain itu, hal ini juga memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keamanan sipil dan layanan publik dasar, yang pada akhirnya akan memperparah kondisi keterbelakangan Papua secara struktural.
Jika ditinjau dari perspektif geopolitik, Papua tidak hanya penting karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena letak strategisnya dalam peta kawasan Asia-Pasifik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini dan dekat dengan Australia, yang menjadikan setiap konflik di Papua berpotensi menarik perhatian dan intervensi aktor-aktor regional dan global. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Tonga telah menunjukkan simpati terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat, bahkan membawa isu ini ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Mereka memandang kekerasan yang terus terjadi di Papua sebagai bentuk kolonialisme modern, dan menyerukan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Dari kacamata hukum internasional dan hak asasi manusia, pembunuhan terhadap warga sipil dan pembakaran fasilitas publik di zona konflik seperti Papua adalah pelanggaran serius yang seharusnya mendapat perhatian dunia. Namun demikian, akses media dan organisasi internasional ke Papua sangat dibatasi, sehingga informasi seringkali diperoleh secara sepihak atau tidak akurat. Ketertutupan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan komunitas internasional mengenai adanya upaya sistematis untuk menutupi kekerasan negara terhadap masyarakat Papua. Indonesia sebagai negara demokrasi yang aktif di berbagai forum internasional seperti G20, ASEAN, dan Dewan HAM PBB, menghadapi tantangan reputasi yang signifikan jika gagal menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani insiden-insiden seperti ini.
