By. Rahman Rumaday
(Pegiat Sosial)
“Tidak semua aturan lahir terlambat. Kadang realitaslah yang berlari lebih cepat.”
Makassar, NusantaraInsight — Pernyataan itu tiba-tiba terlintas di kepala saya ketika beberapa hari terakhir mendengar obrolan warga di sejumlah lorong di Kota Makassar. Anehnya, mereka tidak sedang membahas politik. Mereka juga tidak sedang memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka hanya bertanya tentang… sampah.
br
Bukan soal sampahnya, tetapi tentang bagaimana mereka harus memperlakukannya.
Pertanyaan-pertanyaan sederhana justru sering kali menjadi pertanyaan yang paling sulit dijawab.
Saya jadi teringat sebuah peristiwa beberapa tahun lalu saat duduk di bangku S2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Salah satu mata kuliah yang sempat saya tekuni adalah Birokrasi. Hampir setiap pertemuan, dosen pengampu mata kuliah tersebut selalu menjelaskan teori birokrasi ideal dari Max Weber. Sebuah teori yang nyaris sempurna di atas kertas yakni aturan jelas, pembagian tugas rapi, prosedur baku, semua berjalan rasional.
Pada pertemuan keempat, ketika giliran diskusi, saya mengangkat tangan.
Saya berkata kepada dosen,
“Ijin bu, sekiranya Max Weber tinggal di Indonesia, mungkin teorinya tidak akan seperti itu….”
Satu kelas tertawa.
Dosen saya pun ikut tersenyum.
Bukan karena pernyataan itu lucu, tetapi mungkin karena ada sedikit kenyataan yang menyelinap di balik candaan tersebut.
Sebab teori memang lahir dari idealitas.
Sedangkan kebijakan selalu berhadapan dengan realitas.
Dan realitas sering kali tidak membaca buku teori.
Pikiran itu kembali muncul ketika Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Instruksi Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengelolaan sampah.
Niatnya sangat baik.
Mulai 1 Agustus 2026 masyarakat diwajibkan memilah sampah dari sumbernya. TPA Tamangapa (Antang) tidak lagi menerima sampah campur dan hanya menerima sampah residu.
Kalau dilihat dari arah kebijakannya, sulit rasanya untuk tidak setuju.
Memang sudah saatnya kota ini mengubah cara mengelola sampah.
Namun, sebuah kebijakan bukan hanya soal apa yang diatur.
Yang sering kali menentukan berhasil atau tidaknya justru bagaimana aturan itu sampai ke masyarakat.
Di sinilah saya mulai banyak mendengar cerita.
Beberapa hari terakhir saya berada di sejumlah lorong, mulai dari wilayah utara, selatan hingga barat Kota Makassar. Hampir di setiap tempat, pertanyaan yang muncul ternyata sama.
“Pak, bagaimana caranya?”
“Tempat sampahnya di mana?”
“Program sampah gratis jadi atau tidak?”
br
br
br
br
br