Catatan Agus K Saputra
NusantaraInsight, Ampenan — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam konteks ekonomi global yang fluktuatif dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan nasional, NTB menempatkan isu pangan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum Bincang Kamisan edisi ke-17 yang berlangsung di Command Center Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (13/11/2025). Mengusung tema “Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan NTB”, forum ini disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB dan dihadiri oleh insan media, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat umum.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang mewakili tiga sektor penting: pemerintahan, perdagangan, dan akademisi. Mereka adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd.; Kepala Bidang Perkembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan NTB, Endang Sri Wahyuni, S.STP.; serta Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (FATERA Unram), Dr. Ir. Satrijo Saloko. Diskusi berlangsung interaktif, memunculkan berbagai gagasan strategis yang mempertemukan praktik lapangan dan hasil riset inovatif dari dunia kampus.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dr. Aidy Furqan, dalam paparannya menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Menurutnya, ada tiga fokus utama yang terus dijaga pemerintah provinsi: ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan masyarakat.
“Kami terus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan pokok dengan harga wajar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM),” ujarnya. Program GPM telah menjadi tulang punggung pengendalian inflasi pangan daerah. Melalui kerja sama dengan Bulog, BUMD, dan distributor pangan lokal, kegiatan pasar murah diadakan secara rutin hingga akhir tahun di berbagai kabupaten/kota NTB.
Dr. Aidy menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pemantauan harian terhadap 12 komoditas strategis, seperti beras, jagung, gula, minyak goreng, telur, cabai, dan bawang. Langkah ini penting untuk mendeteksi lebih dini gejolak harga serta menjaga pasokan tetap stabil di tingkat konsumen.
Selain itu, NTB memperkuat cadangan pangan daerah dengan mengaktifkan lumbung pangan masyarakat di tingkat desa dan memaksimalkan peran BUMDes sebagai simpul distribusi bahan pokok. “Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tapi juga soal pemerataan distribusi dan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Stabilisasi Harga dan Kerja Sama Antar Daerah
Dari sisi perdagangan, Endang Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan NTB menjelaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan stabilisasi harga melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, serta digitalisasi pengawasan harga.
“Kami berupaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pedagang. Barang dijual di bawah harga pasar agar tetap terjangkau, namun masih memberi ruang keuntungan bagi pelaku usaha,” jelasnya.
Ia menambahkan, NTB sedang menjajaki kerja sama perdagangan regional dengan Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Melalui mekanisme kerja sama lintas daerah ini, pasokan komoditas seperti beras, jagung, dan sapi diharapkan tetap stabil sepanjang tahun. Langkah ini juga memperluas jejaring ekonomi antarwilayah dan memperkuat posisi NTB sebagai penyangga pangan kawasan timur Indonesia.
Selain pengendalian harga, Pemprov NTB telah menerbitkan surat edaran bagi ASN untuk beralih dari LPG bersubsidi 3 kilogram ke LPG non-subsidi 5,5 kilogram. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran pemerintah lebih efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
