Makassar, NusantaraInsight — Banjir, kemacetan, konflik lahan, penggusuran, dan kerusakan lingkungan kerap dipandang sebagai persoalan yang terpisah. Padahal, semuanya berkaitan dengan cara ruang direncanakan dan dikelola. Di balik pembangunan, ada pertanyaan mendasar tentang siapa yang menentukan penggunaan ruang? Kepentingan siapa yang diutamakan, dan sejauh mana hak masyarakat dilindungi?
Pertanyaan tersebut dibahas dalam Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-39 bertajuk: Membaca Kembali “Tata Ruang dan Problem-Problem Planologis” (Refleksi atas Dinamika Ke-Ruang-an di Indonesia). Diselenggarakan dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional 2026, diskusi berlangsung di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT Makassar pada Minggu, 8 November 2026, dengan menghadirkan tiga pemantik.
Pukul 13.30 pemantik pertama membuka pembicaraan. Mohammad Muttaqin Azikin, penulis buku “Tata Ruang dan Problem-Problem Planologis” sekaligus Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa buku tersebut menghimpun tulisan berupa berbagai sorotan tentang persoalan tata ruang dalam kurun waktu 2017 hingga awal 2021, yang kemudian diterbitkan pada Mei 2023. Ia menyebut tiga tujuan utama penerbitan tulisan-tulisan tersebut: otokritik profesi perencana, edukasi publik tentang hak atas ruang, dan penguatan literasi tata ruang.
Melihat konteks kerentanan hari ini, Muttaqin secara tegas membedakan bencana alam dari “bencana pembangunan”. Bencana pembangunan terdiri atas dua jenis. Pertama, ketika rencana tata ruang dilanggar, tapi tetap saja didiamkan tanpa ada tindakan. Kedua, kegiatan pembangunan yang tidak berbasis dalam dokumen perencanaan, namun tetap dijalankan atau dicantumkan dalam dokumen perencanaan saat kegiatan tengah berlangsung. Ia menyoroti kecenderungan tersebut, terlihat jelas dalam proyek-proyek strategis nasional. Menurutnya, perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, mendorong pergeseran dari sistem regulatif menuju sistem diskresioner yang membuka pengecualian atas nama kepentingan strategis.
Pada aspek lain, Ia menegaskan bahwa perencanaan ruang membutuhkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner, yang mempertemukan antara aspek teknis dengan filsafat Pancasila, nilai kehidupan, perspektif sosial, dan kesadaran teologis tentang relasi manusia dengan alam. Contohnya, pedagang kaki lima yang tidak memperoleh ruang/tempat dalam rencana tata ruang, sementara pemodal besar bisa menguasai ruang seluas mungkin. Ini wujud nyata ketidakadilan ruang. Perencana, menurutnya, harus berani menjadi “gadfly” atau lalat pengganggu, yang mengkritik kebijakan spasial demi keadilan ruang.
Pemantik kedua, Andi Manarangga Amir, Aktivis Pemberdayaan Komunitas dan Gerakan Sosial sekaligus Co-Founder LINGKAR (Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat), menyebut buku tersebut sebagai jawaban atas “jeritan kemanusiaan”. Ia mengkritik anggapan bahwa tata ruang hanyalah dokumen teknokratis yang netral. Padahal, ruang merupakan tempat manusia mempertahankan hidup dan mengembangkan diri, bukan sekadar peta berisi garis batas serta zonasi.
Berdasarkan pengalamannya mendampingi komunitas, Manarangga menilai pembangunan lebih sering mengikuti kepentingan kekuasaan dan modal daripada kebutuhan warga. Tata ruang menjadi arena pertarungan ekonomi yang menentukan siapa memperoleh akses dan siapa tersingkir. Ia menyinggung pengembangan Mamminasata dan gagasan pemindahan pusat aktivitas dari Sungguminasa ke Pattallassang. Tanpa penyediaan ruang hidup yang layak, persoalan permukiman kumuh akan semakin sulit diatasi.
