Manarangga juga menghubungkan ketidakadilan spasial dengan krisis ekologis. Kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan ancaman bencana, sementara masyarakat terdampak memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Karena itu, aspek kebencanaan harus masuk dalam perencanaan ruang. Ilmu pengetahuan, katanya, perlu menjawab persoalan hidup manusia, bukan berhenti pada prosedur teknis atau kepentingan proyek.
Budayawan Sulawesi Selatan Alwy Rachman selaku pemantik terakhir, membaca persoalan tata ruang melalui lensa krisis dan kebudayaan. Ia mengaitkan pandemi dengan konsep ruang liminal: masa peralihan ketika manusia meninggalkan kebiasaan lama, tetapi belum menemukan tatanan baru. Pandemi semestinya menjadi momentum membangun cara hidup yang lebih baik, bukan kembali begitu saja pada pola lama.
Alwy menunjukkan bahwa persoalan planologis dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, tata kota yang mengabaikan jarak bangunan, akses jalan, dan keselamatan dapat memperbesar dampak kebakaran. Ketiadaan ruang bermain dan berekspresi juga bisa memperuncing gesekan sosial. Ia mengingatkan bahwa bumi merespons tindakan manusia; eksploitasi, deforestasi, dan reklamasi, yang mengabaikan keseimbangan ekologis, sudah pasti akan meningkatkan kerentanan bagi masyarakat.
Melalui gagasan Tiga Zaman Ekologis dan Silent Spring karya Rachel Carson, Alwy menyoroti cara pandang yang memisahkan manusia dari alam. Ia mengajak peserta melihat tata ruang sebagai teks sekaligus gramatika kebudayaan. Nilai lokal dapat menjadi pijakan etis, seperti diterapkan di Bali mengenai pembatasan ketinggian bangunan agar tidak melampaui pucuk pohon kelapa, adalah bagian falsafah kehidupan masyarakat Bali yang disebut Tri Hita Karana. Karena itu, kebudayaan perlu dipertimbangkan dalam kebijakan ruang.
Dalam sesi diskusi, peserta mempertanyakan tanggung jawab intelektual, peran perguruan tinggi dan asosiasi profesi, serta cara membawa kesadaran kritis ke ruang pendidikan dan komunitas. Para pemantik menekankan pentingnya pendekatan transdisipliner, keberanian menyampaikan kritik, dan penguatan pengetahuan lokal. Alwy turut mengkritik glorifikasi sains yang mengesampingkan ilmu sosial dan humaniora, sementara Manarangga mengingatkan bahwa komunitas bertumbuh melalui pengelolaan sumber daya dan norma bersama.
Bagi Ma’REFAT, membaca kembali tata ruang, berarti mengembalikan perencanaan pada pertanyaan: ruang dibangun untuk siapa dan demi keberlangsungan hidup siapa? Pembangunan perlu dinilai dari keadilan akses, perlindungan lingkungan, dan manfaatnya bagi masyarakat. REFORMING edisi ke-39 menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan kritik agar kesadaran tentang hak atas ruang lebih meluas.
Diskusi berakhir pukul 16.30 WITA. Seperti biasa dihadiri peserta dari kalangan aparatur sipil negara, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan pelaku usaha UMKM. (RW)
