Ibrahim Pratama: Sekjen MPP ADPERTISI/Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Muslim Indonesia
Makassar, NusantaraInsight — Semangat kebangkitan nasional secara historis tidak pernah lahir dalam kondisi ideal, melainkan justru tumbuh sebagai respons dialektis terhadap keterpurukan struktural yang dialami bangsa.
Penjajahan, kemiskinan struktural, dan pembatasan akses terhadap pendidikan pada awal abad ke-20 menjadi katalis bagi munculnya kesadaran kolektif bahwa perubahan hanya mungkin terjadi apabila masyarakat pribumi memposisikan diri sebagai subjek sejarah, bukan sekadar objek eksploitasi kolonial.
Dalam logika sejarah, keterpurukan berfungsi sebagai momen krisis yang memaksa terjadinya refleksi kritis dan redefinisi identitas.
Fenomena serupa dapat diamati dalam konteks kontemporer Indonesia. Keterpurukan yang muncul dalam bentuk ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, degradasi lingkungan, dan polarisasi sosial sering kali dipersepsi sebagai ancaman terhadap kohesi bangsa.
Namun, jika dibaca melalui lensa historiografi kritis, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi aktualisasi semangat kebangkitan nasional yang baru.
Semangat ini tidak lagi dimaknai sebagai perlawanan fisik terhadap kolonialisme, melainkan sebagai upaya kolektif untuk membangun kedaulatan pengetahuan, kemandirian teknologi, dan ketahanan sosial berbasis riset dan inovasi lokal.
Dengan demikian, keterpurukan bukanlah akhir dari narasi kebangsaan, melainkan titik balik epistemik yang menuntut transformasi paradigma pembangunan.
Semangat kebangkitan nasional hanya akan hidup apabila setiap elemen bangsa, terutama kalangan akademisi dan birokrat, mampu mentransformasikan pengalaman krisis menjadi energi intelektual dan moral untuk merumuskan solusi yang berakar pada realitas Indonesia.
Tanpa itu, peringatan 20 Mei akan berhenti pada seremonial, tanpa mampu menjawab tantangan zaman yang menuntut kebangkitan substantif, bukan simbolik.
