Ambulance laut adalah satu dari sekian banyak program pemerintah yang belum menjadi solusi. Berhenti di tengah jalan, menyisakan aset berkarat dan tak tahu mau diapakan.
Apakah pete-pete laut yang baru akan dioperasikan pada Mei-Juni mendatang akan bernasib sama? Tujuannya tak diragukan, menunjang konektivitas dan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan antar pulau dan ke Makassar secara gratis.
Jika pengadaannya tidak menerapkan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), manfaat pete-pete laut hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Kemudian tidak melibatkan masyarakat untuk mendengar dan melihat kebutuhannya.
Belum lagi berbicara Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sektor laut masih belum optimal.
Kapal dan perahu nelayan secara umum sudah menerapkan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berbasis tenaga surya. Sedang ambulance laut sebagai program pemerinta sama sekali belum menerapkan energi baru terbarukan.
Political will dan political action dari pemerintah seharusnya menjadi jawaban. Atas eksklusi sistemik tak berkesudahan yang dialami masyarakat pesisir dan kepulauan seperti Barrang Lompo.
Jika tidak, mereka hanya terus bertahan, mengalami interseksionalitas, dan tak pernah mampu membuat pilihan atas hak hidupnya. (*)
