Setelah menerima catatan dengan klausa (satuan gramatikal yang berpotensi menjadi satu kalimat) “Siap Pak, kami catat,” itu, tim tidak pernah berusaha mengirim surat keterangan dari Pengadilan Negeri Makassar tersebut ke panitia lagi.
Giliran berikut, soal tidak pernah disanksi, tetap tidak lolos verifikasi karena tidak mau ditandatangani oleh Plt Ketua PWI Sulsel. Narasi dan kronologis ini pun kembali kita layangkan ke PWI Pusat. Seorang teman pengurus PWI Pusat menelepon saya setelah menggelar rapat khusus membahas agenda proses pencalon saya. Begitu rumitnya upaya penjegalan saya sebagai kandidat Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel ini.
“Surat keterangan tidak pernah disanksi boleh dibuat oleh Ketua DK PWI Sulsel. Tadinya kita ingin DK PWI Pusat yang keluarkan, tetapi tidak mendidik,” kata teman itu menyampaikan bocoran hasil rapat yang kelak akan dituangkan menjadi surat keputusan.
Sore hari setelah teman pengurus mengontak saya, tim langsung membuat surat berkop PWI Sulsel yang sudah tersedia. Sore hari itu, saya dan staf tim meluncur ke kediaman Pak Nursyamsu Sultan (Ketua DK PWI Sulsel 2021-2026) untuk meminta tanda tangannya. Berhasil.
Malam hari di sekretariat tim, diskusi kecil memutuskan, surat yang sudah ditandatangani itu harus distempel oleh PWI Sulsel keesokan hari. Soalnya, batas waktu pemasukan surat dari DKP itu pukul 12.00.
Surat dari PWI Pusat memang belum terkirim ke PWI Sulsel, tetapi bocorannya sudah sampai kepada saya lebih dahulu. Karena di PWI Pusat banyak orang baik dan mengenal saya yang juga pernah menjadi Pengurus PWI Pusat periode Hendry Ch.Bangun (2023-2025).
“Ini persoalan baru. Mungkinkah pengurus mau merelakan stempelnya dibubuhkan di atas surat keterangan untuk saya,” saya membatin membayangkan nasib surat yang sudah diteken Ketua DK PWI Sulsel periode 2021-2026 itu.
Saya membayangkan kemungkinan terburuk, mustahil PWI Sulsel akan menadatangani. Duka demi duka mengurus pencalonan ini belum juga usai. Bagaikan berlapis dan sistematis. Lolos yang ini, dihadang lagi pada syarat yang satu. Sampai-sampai terbayangkan, panitia tiba-tiba menjadi orang asing yang tidak mengenal saya. Begitu kejamnya sebuah hajat konsestasi dan kompetisi. Mengapa orang seperti saya dipersulit. Saya merasa seperti orang yang tidak disukai dan dikenal. Saya merasa begitu jauh dari Pengurus PWI dan Panitia. Bagaimana mau memperbaiki organisasi jika masih ada anasir kebencian seperti ini?
Pukul 10.00 lewat beberapa menit, staf tim meluncur ke Kantor PWI Sulsel. Kantor kosong melompong karena aparat PWI Sulsel sedang berada di lokasi Ujian Kompetensi Wartawan (UKP) pada salah satu hotel di Jl. Andi Mappanyukki.
Staf tim pun meluncur ke sana.
“Surat keterangan tidak pernah disanksi harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DKP dan diketahui oleh Plt Ketua PWI Sulsel. Nanti sore baru bisa dibuat,”salah seorang pengurus PWI Sulsel memberi tahu staf tim ST-MDA. Dia pun pulang dan melapor.
“Nanti sore baru bisa ditandatangani, sementara PWI Pusat memberi batas waktu pukul 12.00 Wita,” saya menggumam sembari menggeleng kepala.
Informasi pengurus PWI Sulsel itu selayaknya membuat saya harus frustrasi. Putus asa dan habis harapan karena kartu AS terakhir “tidak pernah disanksi” gagal diperoleh. Untung staf tim juga cerdas dan lihai. Dia memotret pihak berkepentingan di PWI Sulsel yang sedang membaca surat yang dibawa staf tim ST-MDA yang kemudian menjadi bukti kronologi narasi penolakan penandatanganan tersebut.
Selengkapnya laporan itu berbunyi diawali keterangan gambar seperti ini:
