Justru peluang tersebut dapat menjadi agenda akademik berikutnya.
Sebab transformasi digital Indonesia berlangsung dalam kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kapasitas pemerintahan daerah yang sangat beragam. Digitalisasi pelayanan di kota besar tentu menghadapi persoalan berbeda dibandingkan wilayah kepulauan, pedalaman, atau daerah dengan konektivitas terbatas.
Mengembalikan Manusia ke Pusat Digitalisasi
Pada akhirnya, pesan terpenting buku ini sederhana tetapi mendasar: teknologi adalah alat, bukan tujuan pemerintahan.
Sebuah pemerintah tidak otomatis menjadi lebih baik hanya karena semakin digital. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah teknologi membuat pelayanan semakin mudah; apakah masyarakat miskin tetap dapat mengaksesnya; apakah penyandang disabilitas dilayani; apakah data warga terlindungi; apakah masyarakat dapat mengawasi pemerintah; dan apakah warga masih mempunyai ruang untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh sistem.
Di tengah perlombaan menghadirkan aplikasi, AI, big data, dan smart governance, buku ini mengingatkan sesuatu yang mudah terlupakan: di balik setiap data terdapat manusia, di balik setiap akun terdapat warga negara, dan di balik setiap sistem digital terdapat hak yang harus dilindungi.
Karena itu, ukuran pemerintahan digital yang berhasil bukanlah seberapa canggih teknologi negara.
Ukurannya adalah seberapa jauh teknologi membuat negara semakin hadir, adil, aman, dan manusiawi bagi seluruh warganya. (ulla)
