Warga kemudian menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensinya: memasukkan informasi yang sama berkali-kali karena satu lembaga tidak dapat membaca data lembaga lainnya.
Tetapi integrasi membawa dilema berikutnya.
Semakin besar jumlah data warga yang dihimpun negara dan semakin terhubung sistem pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya.
Karena itu, pembahasan mengenai keamanan siber oleh Dr. Abdi, M.Pd., dan etika digital serta perlindungan hak warga oleh A. Ilah Nurul Falah, A.Md., S.S., M.Hum., menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang inovasi.
Kebocoran data bukan semata gangguan teknologi. Perspektif pelayanan publik, ia menyangkut kepercayaan masyarakat dan hak warga negara.
Demokrasi di Ruang Digital
Digitalisasi juga mengubah hubungan politik antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui media sosial, aplikasi pengaduan, portal aspirasi, dan berbagai platform lainnya, warga memiliki semakin banyak saluran untuk menyampaikan pendapat.
Drs. Ibrahim, M.Si., melalui pembahasan partisipasi warga, mengingatkan bahwa banyaknya kanal belum tentu menghasilkan partisipasi yang bermakna.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah warga dapat berbicara, tetapi apakah pemerintah mendengarkan dan apakah suara tersebut memengaruhi kebijakan.
Persoalan yang sama muncul dalam transparansi. Drs. Alimuddin R, M.Si., menunjukkan bahwa keterbukaan tidak cukup dilakukan dengan mengunggah dokumen ke laman pemerintah. Informasi publik harus dapat ditemukan, dipahami, diverifikasi, dan digunakan masyarakat.
Ruang digital bahkan membawa persoalan yang lebih rumit ketika disinformasi memasuki hubungan pemerintah dan masyarakat.
Bab Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si., mengenai disinformasi dan krisis kepercayaan publik memperlihatkan bahwa pemerintahan digital juga membutuhkan kapasitas komunikasi yang berbeda.
Pemerintah tidak dapat sekadar hadir setelah hoaks berkembang luas. Komunikasi publik membutuhkan kecepatan, keterbukaan, konsistensi, dan kredibilitas.
Pada titik ini, teknologi bersentuhan langsung dengan persoalan legitimasi.
AI dan Masa Depan Birokrasi
Pembahasan semakin menarik ketika buku bergerak menuju masa depan e-government.
Dr. Darmawan Sanusi, S.Sos., M.Si., membawa pembaca memasuki diskusi mengenai AI, smart governance, big data, dan Government 5.0.
Kecerdasan buatan berpotensi membantu birokrasi membaca data dalam jumlah sangat besar, mempercepat pelayanan, bahkan mendukung pengambilan keputusan. Namun, ketika algoritma mulai menentukan siapa memperoleh layanan, bagaimana prioritas ditetapkan, atau bagaimana warga dikategorikan, persoalannya tidak lagi semata teknis.
