Judul : Paradoks Pemerintahan Digital: Inovasi, Kesenjangan, dan Pelayanan Publik
Penulis : Dr. Muhammad Yahya, M.Si. dkk.
Editor : Prof. Dr. Umar Congge, S.Sos., M.Si., CRMPA dan Dr. Joko Tri Brata, M.Si.
Penerbit: CV Eureka Media Aksara
Tahun: 2026
Tebal: xvi + 366 halaman
ISBN: 978-634-315-488-4
Makassar, NusantaraInsight — Digitalisasi pemerintahan sering datang membawa janji besar: pelayanan lebih cepat, birokrasi lebih sederhana, data lebih terintegrasi, kebijakan lebih presisi, dan pemerintah lebih transparan.
Aplikasi bermunculan, layanan berpindah ke layar telepon pintar, kecerdasan buatan mulai memasuki birokrasi, dan big data dipandang sebagai sumber daya baru dalam pengambilan keputusan.
Muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada seberapa canggih teknologi yang dimiliki pemerintah: apakah semakin digitalnya pemerintahan membuat seluruh warga semakin mudah berhubungan dengan negara?
Pertanyaan itulah yang menjadi benang merah buku Paradoks Pemerintahan Digital: Inovasi, Kesenjangan, dan Pelayanan Publik. Buku setebal xvi + 366 halaman yang diterbitkan CV Eureka Media Aksara pada 2026 ini menawarkan cara pandang yang menarik: digitalisasi pemerintahan tidak selayaknya dirayakan hanya sebagai kisah kemajuan teknologi. Ia juga perlu diperiksa dari sisi kesenjangan, keadilan, keamanan, partisipasi, etika, dan hak warga negara.
Di sinilah kata “paradoks” dalam judul buku memperoleh maknanya.
Teknologi dapat mendekatkan negara kepada masyarakat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menjauhkannya dari kelompok tertentu. Layanan digital dapat menghemat waktu bagi warga yang memiliki telepon pintar dan koneksi internet, tetapi menjadi hambatan baru bagi mereka yang tidak memiliki perangkat, jaringan, atau kemampuan digital.
Transparansi dapat semakin terbuka melalui teknologi, tetapi keterbukaan tidak berarti banyak apabila informasi sulit dipahami masyarakat.
Integrasi data memungkinkan pelayanan menjadi lebih efektif, tetapi pengumpulan data dalam skala besar sekaligus membawa persoalan privasi dan keamanan. Kemajuan digital tidak selalu identik dengan kemajuan pelayanan publik.
Negara Bukan Sekadar Kumpulan Aplikasi
Salah satu kekuatan buku ini terdapat pada kritiknya terhadap kecenderungan memahami transformasi digital melalui ukuran yang terlalu teknologis.
Pemerintahan digital tidak dapat diukur semata dari jumlah aplikasi yang diluncurkan, portal yang dibangun, atau layanan yang telah dipindahkan dari meja birokrasi ke layar digital.
Gagasan tersebut sudah terlihat sejak bab pertama yang ditulis Dr. Muhammad Yahya, M.Si., tentang pelayanan publik digital yang berkeadilan.
