Makassar, NusantaraInsight — Wakil Ketua DPRD Bulukumba Sahruni Haris bersama Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/8/2025), untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait program Sekolah Rakyat serta penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Kunjungan ini bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi terkait Sekolah Rakyat dan juga bantuan sosial yang akan mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin,” kata Sahruni Haris usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah ketersediaan lokasi Sekolah Rakyat seluas 50 hektare di Desa Balong, yang berkoordinasi dengan pihak swasta Lonsum (London Sumatra).
Senada,Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Hj. Darmawati menyampaikan bahwa hasil pertemuan mengerucut pada dua lokasi.
pihaknya akan mengidentifikasi dua lokasi yang akan diusulkan ke Kementerian Sosial sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat.
“Hasil koordinasi ini menunjukkan progres nyata; kami telah menyiapkan dua lokasi untuk diajukan ke Kemensos, sambil memastikan dukungan fasilitas dan koordinasi antar-instansi,” ujar Darmawati.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan H. Andi Abd. Malik Faisal, S.Sos., M.Si., memberikan penjelasan regulasi yang menjadi dasar program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menjadi pemantik kebijakan untuk menekan kemiskinan ekstrem, dengan menargetkan anak dari 1–10 persen lapisan terbawah.
Perpres Nomor 120 Tahun 2025 kemudian memberikan payung hukum operasional; Sekolah Rakyat didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah berbasis asrama, dengan semua biaya ditanggung pemerintah,” kata Malik Faisal.
Kadinsos Sulsel menambahkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penguatan karakter dan kecakapan hidup.
Ia juga mengungkapkan data nasional dan provinsi terkait kebutuhan: “Terdapat ketimpangan antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Selain itu, jumlah anak yang perlu dijangkau cukup besar;”: ujarnya.
Pertemuan tersebut juga mengangkat aspek kelembagaan pendukung, seperti peran koperasi dan program MBG (mungkin merujuk pada model bisnis/kelompok usaha) dalam membangun ekosistem Sekolah Rakyat sebagai ‘sekolah peradaban’ yang mendorong kemandirian siswa dan juga menyerap tenaga kerja.
