Bukan kritik untuk mempermalukan.
Tetapi kritik agar seorang teman tidak terlena oleh tepuk tangan.
Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan dikenang karena berapa banyak orang yang memujinya ketika berkuasa.
Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan ketika diberi kekuasaan untuk mengurus kehidupan orang banyak.
Kritik Spesial untuk Appi
Kemacetan Makassar, Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai
Kalau saya harus memberikan satu hadiah ulang tahun kepada Appi, saya tidak akan memberinya sesuatu yang mahal.
Saya ingin memberikan sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga bagi seorang pemimpin: sebuah kritik.
Lebih tepatnya, kritik tentang satu persoalan yang setiap hari dirasakan oleh hampir semua warga Makassar: transportasi dan kemacetan.
Saya menyampaikan ini bukan karena saya tidak melihat apa yang sudah dikerjakan Pemerintah Kota Makassar. Justru saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu.
Penataan ruang-ruang publik, trotoar, penertiban sejumlah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas umum, serta upaya menertibkan parkir liar adalah pekerjaan yang patut diapresiasi. Bahkan langkah penataan PKL dan pengembalian fungsi fasilitas publik mendapatkan perhatian positif dari DPRD Kota Makassar.
Tetapi saya ingin mengatakan kepada Appi sebagai sahabat:
Jangan berhenti di situ.
Sebab wajah kota yang tertib belum tentu berarti sistem transportasinya sudah tertib.
Trotoar yang bagus memang penting. Jalan yang semakin rapi tentu kita apresiasi. Tetapi kalau setelah kita keluar dari rumah, waktu kita masih banyak habis di tengah kemacetan, maka ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Dan persoalan itu adalah mobilitas warga.
Makassar Tidak Hanya Membutuhkan Kota yang Rapi, tetapi Kota yang Bergerak
Saya melihat persoalan transportasi Makassar harus ditempatkan sebagai persoalan ekonomi.
Kemacetan bukan sekadar persoalan orang terlambat sampai kantor.
Bukan hanya persoalan mahasiswa terlambat masuk kampus.
Bukan pula sekadar persoalan pengendara yang harus berlama-lama berada di atas kendaraan.
Kemacetan berarti waktu yang hilang, bahan bakar yang terbuang, produktivitas yang menurun, dan biaya distribusi yang meningkat.
Pedagang yang mengirim barang harus membayar biaya perjalanan lebih besar.
Pengusaha harus memperhitungkan waktu tempuh yang semakin tidak pasti.
Karyawan kehilangan waktu produktif di jalan.
Masyarakat mengeluarkan lebih banyak biaya hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Pada akhirnya, kemacetan menjadi bagian dari cost of doing business di sebuah kota.
Karena itu, membenahi transportasi sesungguhnya bukan hanya urusan Dinas Perhubungan.
Ini adalah agenda ekonomi Kota Makassar.
Appi Perlu Berhenti Sejenak dan Bertanya: Apa Solusi Besarnya?
Saya justru ingin Appi mengambil waktu sejenak untuk melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih besar.
Bukan hanya bagaimana mengurai kemacetan di satu persimpangan.
Bukan hanya bagaimana menertibkan parkir di satu kawasan.
Bukan hanya bagaimana mengatur kendaraan ketika terjadi kemacetan.
Tetapi:
Apa desain transportasi Makassar untuk lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan?
Pertanyaan itu penting karena jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi, pusat-pusat perdagangan, kawasan permukiman, sekolah, kampus, rumah sakit dan pusat pemerintahan terus berkembang.
Pemerintah Kota sendiri telah mengakui perlunya transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Pada Mei 2026, Appi bahkan membuka peluang kerja sama pengembangan angkutan umum massal melalui skema Buy The Service.
Ini langkah yang patut diapresiasi.
Tetapi saya berharap jangan berhenti pada wacana dan regulasi.
Makassar membutuhkan terobosan yang dapat dirasakan warga di jalan.
Jangan Sampai Kita Hanya Mengobati Gejala
Saya melihat persoalan transportasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperlebar jalan.
Jalan diperlebar, kendaraan bertambah.
Simpang diperbaiki, beberapa tahun kemudian kembali padat.
Parkir liar ditertibkan, tetapi kalau tidak tersedia sistem parkir yang baik, persoalan akan muncul kembali.
PKL ditertibkan dari trotoar, tetapi kalau sistem mobilitas kawasan tidak dibenahi secara menyeluruh, kesemrawutan dapat berpindah tempat.
Karena itu yang dibutuhkan adalah sistem, bukan sekadar operasi penertiban.
Kita membutuhkan transportasi publik yang benar-benar membuat masyarakat berpikir:
“Untuk apa saya membawa kendaraan pribadi kalau naik angkutan umum lebih cepat, nyaman, aman dan terjangkau?”
Kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh sistem transportasi kita, maka kendaraan pribadi akan tetap menjadi pilihan utama.
Dan selama kendaraan pribadi menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat, tekanan terhadap jaringan jalan akan terus meningkat.
