Dalam Islam, sangat jelas disebutkan antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Kawasan seperti hutan, tambang, dan sebagainya merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir elit; swasta, asing maupun Aseng. Dan negara yang akan memegang kendali atas kepemilikan umum tersebut untuk dikelola sebagaimana mestinya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Dalam Islam negara juga tetap akan membuka lahan pertambangan dan sebagainya jika itu diperlukan – semata-mata demi pemenuhan kebutuhan masyarakat, – dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Negara tidak akan semena-mena melakukan ekspansi lahan tanpa memedulikan lingkungan – seperti yang dilakukan pemerintah di sistem hari ini.
Olehnya permasalahan hari ini hanya bisa diatasi dengan tuntas dalam sistem pemerintahan Islam, sebab pemimpin dalam Islam betul-betul fokus mengurus umat sesuai dengan syari’at. Dan seluruh syari’at hanya bisa diterapkan di bawah naungan kepemimpinan Islam.
