“Kita habis monev, syaa tidak mau kepala SKPD, kepala puskesmas juga cuma jadi tukang stempel. Yang mengerti detailnya adalah kepala bagian perencanaannya yang bisa mengendalikan semuanya. Kepala dinasnya sisa plak-stempel,” sindir Appi.
Munafri menyoroti kebiasaan sebagian OPD yang cenderung mengulang pola perencanaan dari tahun ke tahun tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap kegagalan atau keterlambatan sebelumnya.
Ia meminta kepala OPD memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti pola anggaran sebelumnya.
Selain itu, setiap kegiatan harus memiliki desain, dokumen teknis, kesiapan lokasi, target fisik dan target keuangan yang realistis.
Dia juga meminta agar kegiatan yang sejak awal diketahui sulit direalisasikan tidak dipaksakan masuk dalam anggaran.
Sebab, menurutnya, memaksakan program yang belum siap justru berpotensi membuat kualitas kegiatan menurun sekaligus menghasilkan serapan yang rendah.
“Jangan sampai karena mau mengejar tambahan, anggaran di tempatnya besar, akhirnya kegiatan-kegiatannya juga tidak berkualitas. Sisa lagi serapannya, kan jadi repot,” ujarnya.
Ia menegaskan, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan kualitas penganggaran.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” ungkap Munafri.
Menurutnya, keterlambatan yang terus berulang menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya belum benar-benar digunakan untuk memperbaiki perencanaan.
Appi mengingatkan bahwa optimisme pada awal tahun harus disertai dengan runutan kerja yang jelas.
“Optimisme yang dibangun di awal itu, optimisme yang tidak punya runutan perencanaan yang jelas,” katanya.
Karena itu, setiap OPD harus mampu menjawab secara detail posisi anggarannya, terutama kegiatan yang melalui proses pengadaan.
Munafri meminta dalam setiap evaluasi diketahui berapa persen anggaran OPD yang melalui pengadaan, berapa paket yang sudah masuk proses, berapa yang telah berkontrak, berapa yang belum, serta apa penyebab keterlambatannya.
Termasuk jika terjadi gagal tender, keterlambatan dokumen pengadaan maupun kendala teknis lainnya harus segera diketahui dan dicarikan solusi.
“Jangan hanya melihat serapan, tapi melihat kontrak. Jangan dianggap simpel, karena ini menjadi faktor yang sangat mudah untuk terjadi kegagalan,” tegasnya.
Menurut Munafri, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya serapan anggaran.
