Makassar, NusantaraInsight — Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar Musda 2026 di Aula Pertemuan Kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Persiapan pelaksanaan musda dimatangkan melalui rapat pengurus dan panitia KKI Sulsel yang berlangsung secara daring, Kamis malam (20/8/2026).
Rapat pemantapan dipimpin Sekretaris KKI Sulsel, Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si., dan membahas sejumlah kesiapan teknis maupun substansi menjelang pelaksanaan Muswil.
Ketua KKI Provinsi Sulsel, Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U., mengatakan musda kali ini memiliki posisi strategis bagi perjalanan organisasi KKI di Sulawesi Selatan.
Selain menjadi forum konsolidasi organisasi, musda akan mempertemukan pengurus KKI dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
“Musda kali ini cukup strategis karena akan dihadiri para pengurus KKI kabupaten dan kota se-Sulsel. Forum ini juga akan memilih kepengurusan KKI Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode berikutnya,” kata Prof Tahir Kasnawi dalam rapat tersebut.
Kepengurusan KKI Sulsel saat ini merupakan periode 2022–2026. Prof Tahir Kasnawi menjabat Ketua Badan Pengurus, didampingi Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si. sebagai Sekretaris.
Jadi Momentum Konsolidasi KKI Sulsel
Musda diharapkan tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan, tetapi sekaligus menjadi momentum melakukan evaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan arah program KKI Sulsel ke depan.
KKI merupakan organisasi yang menempatkan persoalan kependudukan sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan.
Di Sulawesi Selatan, organisasi ini menghimpun akademisi, pakar, praktisi, dan pemerhati kependudukan untuk memberikan pemikiran serta masukan terhadap berbagai persoalan pembangunan berbasis kependudukan.
Sejumlah isu menjadi perhatian KKI, mulai dari dinamika dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, keluarga berencana, stunting, hingga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
KKI Sulsel juga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga terkait dalam mendorong kebijakan kependudukan berbasis data dan kajian akademik.
Karena itu, Musda 2026 diharapkan dapat melahirkan program kerja yang mampu merespons perubahan persoalan kependudukan di Sulawesi Selatan.
Panitia Dibentuk Sejak Juli
Persiapan Musda telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Berdasarkan Surat Keputusan KKI Sulawesi Selatan Nomor 05/KKI-SS/VII/2026, pembentukan panitia merupakan tindak lanjut hasil rapat virtual 13 Juli 2026. SK kepanitiaan kemudian ditetapkan di Makassar pada 17 Juli 2026 dan ditandatangani Ketua KKI Sulsel Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, S.U.
