Sekitar pukul 15.30 Wita, saya melintas lagi di tempat itu, setelah memberi kuliah dan konsultasi dengan mahasiswa S-2 di redaksi Koran Kampus “identitas” Unhas. Pemandangan serupa terulang lagi. Mobil polisi yang ketika saya menuju kampus, terparkir di ruas Jl.Leimena sudah tiada. Sepeda motor dari arah berlawanan ramai lagi. Hanya saja mobil yang tidak ada saya lihat mengikuti jejak pengendara sepeda motor. Mungkin mereka sempat menyaksikan Appi “marah-marah” di media sosial, sehingga takut ketemu lagi dengan Wali Kota itu di jalan yang sama. Begitulah, Jl. Leimena ini jadi “ajang kucing-kucingan” antara petugas yang berjaga dengan pengendara yang bandel.
Tidak kuat tahan beban
Jika kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar di beberapa ruas jalan kerap terlihat macet, itu adalah sebuah keniscayaan. Soalnya, beban panjang dan banyaknya ruas jalan di kota berpenduduk 1,48 juta jiwa ini tidak seimbang dengan jumlah kendaraan bermotor. Data Ditlantas Polda Sulsel tahun 2022 mengungkapkan, total jumlah kendaraan bermotor di kota Anging Mammiri ini sudah mencapai 2.091.501 unit. Jumlah ini terdiri atas mobil penumpang 349.973 unit, bus 3.161 unit, truk 100.111 unit, dan sepeda motor 1.638.256 unit. Itu data dua tahun silam. Bagaimana dengan data terbaru hingga April 2025 ini.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, ruas jalan di Kota Makassar total 768 km, terdiri atas 30 km jalan negara, 25 km jalan provinsi, dan 712 km jalan kabupaten/kota. Jika dihitung dengan ruas-ruas jalan kecil yang bernama lorong, Makassar memiliki 1.595,75 km, sekitar 1.411,90 km dalam kondisi mulus.
Jika saja jalan sepanjang 768 km itu menerima separuh saja kendaraan yang ada dan “on the road” (bergerak) di jalan, maka setiap unit kendaraan akan menyita ruas jalan sepanjang 1,3 m. Namun jalan sepanjang itu bisa saja kendaraan bergerak berjejer. Yang belum diperhitungkan, kendaraan dari luar Kota Makassar yang tentu saja tidak sedikit. Begitulah beban jalan Kota Daeng ini tidak seimbang dan sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Pasalnya, setiap rumah memiliki sedikitnya 2 unit kendaraan, baik sepeda motor, maupun mobil.
Kemacetan ini juga dipicu oleh ketidaktersedianya ruas jalan untuk mengurai kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu. Semisal jalan tol atau jalan layang. Makassar memang berbangga dengan pembangunan jalan layang Andi Petta Rani sepanjang 4,3 km tanpa pembayaran ganti rugi dan pembebasan tanah karena dibangun di atas ruas jalan lama.
Yang menjadi persoalan, ternyata kehadiran jalan layang ini, yang sebelum diresmikan penggunaannya digembar-gemborkan akan dapat mengurai kemacetan lalu lintas di JL.Andi Pangerang Petta Rani itu, justru tidak berpengaruh sama sekali. Jalan A.Petta Rani tetap saja macet dan padat. Kendaraan hanya sedikit terlindung oleh naungan beton jalan layang. Masalahnya, jalan layang ini hanya melayani mereka yang akan ke dan dari Pelabuhan Makassar dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros. Tidak ada akses bagi pengemudi untuk naik ke jalan layang ini dari Jl. Urip Sumoharjo jika hanya ingin ke bagian selatan kota, Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM).
Sejatinya, perencanaan jalan layang ini bisa diakses oleh pengendara mobil yang bergerak dari arah timur dan barat, Jl. Urip Sumoharjo, yakni dengan membuat jembatan penyambung ke jalan layang dari dua arah kiri dan kanan. Jika ini terjadi, barulah jalan layang ini bisa mengurai kemacetan arus lalu lintas di Jl.A.Petta Rani. Ya, begitulah kehadiran jalan layang ini hanya sekadar gagahan-gagahan saja. Tidak terlalu signifikan kemanfaatannya bagi mengurai kemacetan jalan di kolongnya.
