Oleh: Cia Ummu Shalihah (IRT & Aktivis Dakwah)
NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah menetapkan tarif listrik untuk bulan Maret 2024 tidak mengalami penyesuaian harga atau berlaku harga tetap untuk Untuk Triwulan I (Januari-Februari-Maret) 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif listrik dan BBM tidak naik sampai Juni 2024. Dia mengungkapkan hal tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet Senin (26/2/2024) lalu yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi maupun non subsidi,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (CNBC Indonesia,26/2/2024).
Rakyat Kian Menderita
Sederet kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, cabai, dan lainnya seolah menjadi hal yang lumrah setiap tahunnya. Ditambah lagi kabar kenaikan tarif listrik, tentu saja membuat masyarakat ribut dan resah, pasalnya tentu akan semakin memberatkan beban sehari-hari apalagi akan memasuki bulan Ramadhan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Beginilah nasib rakyat, tidak kunjung mujur akibat negara tidak bertanggung jawab.
Kebijakan kenaikan listrik ini sudah menjadi tabiat rezim yang tidak akan hilang. Baik itu pada golongan subsidi maupun non subsidi sama-sama akan selalu membebani rakyat yang semakin berat dalam menjalani kehidupannya. Pasalnya meski yang naik listrik golongan non subsidi, maka akan mempengaruhi produksi sehingga biaya operasional di semua pasar akan naik.
Listrik sebagai sumber energi yang seharusnya diberikan kepada rakyat dengan harga yang murah hingga gratis. Namun saat sekarang ini pasokan listrik PLN juga tergantung pasokan pihak swasta atau individu. Sehingga orientasinya pasti hanya keuntungan saja tidak peduli kepada rakyat.
Dalam kehidupan yang diatur oleh kapitalisme liberalisme tidak ada yang gratis. Hanya sekedar menikmati aliran listrik saja masyarakat harus membayar mahal. Pemerintah melalui PLN harus menaikkan tarif listrik sebagaimana penjual yang menjual dagangannya yakni listrik kepada rakyatnya sendiri.
Paradigma kapitalisme telah menggeser peran antara pemerintah dengan rakyat. Dalam sistem ini, rakyatlah yang dituntut untuk berperan membantu meringankan beban pemerintah. Sedangkan pemerintah beserta elite jajarannya terus memperkaya diri dengan berbagai macam proyek yang mengitari mereka. Pemerintah bukan lagi berperan sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Melainkan rakyat yang harus melayani mereka yang berada di atas.
Solusi Islam Atas Permasalahan Listrik
Dalam Islam, negara akan mencetak para pemimpin yang berakhlak mulia, cerdas, memiliki syakhsiyah islam (pribadi Islam), adil, amanah, dan takut pada-Nya. Dengan begitu ia mampu menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tuntunan Al Qur’an dan As-sunnah, dan enggan menyusahkan atau menzalimi rakyatnya. Pemimpin dalam sistem Islam juga memiliki empati pada rakyat dan integritas yang tinggi dalam bekerja.
Negara dalam Islam yakni Khilafah, bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dengan harga murah bahkan gratis untuk rakyat. Baik kaya atau miskin, muslim maupun non muslim, yang tinggal di kota atau pedalaman.
Rasulullah ﷺ bersabda “Kaum muslim berserikat dalam 3 hal yaitu air, api dan padang rumput” ( HR. Abu Dawud). Listrik termasuk kategori api yang disebutkan dalam hadis ini. Maka listrik tidak boleh diserahkan kepada pihak individu atau swasta. Islam menetapkan negara menjadi ra’in (pengurus) yang akan senantiasa menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagai mekanismenya sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
