Suara Warga Perbatasan Kalimantan: Presiden, Tak Hanya Parpol Koalisi, Perlu Minta Pertimbangan Para Tokoh 

Jakarta, NusantaraInsight — Tokoh masyarakat perbatasan asal Kalimantan Utara yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Alwan Saputra, S.Pi., M.M. mengatakan, di tengah gonjang-ganjing dan tarik ulur pemilihan nama Wakil Presiden RI, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengusulkan nama calon Wakil Presiden kepada lembaga negara sesuai mekanisme konstitusional.

“Saya mendorong agar Presiden tidak hanya mempertimbangkan pandangan politik, tetapi juga meminta pertimbangan para ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh bangsa yang memiliki pengalaman serta kapasitas untuk menjaga persatuan nasional,” ujar Alwan Saputra kepada para wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Kamis (12/11/2026) yang juga menjelaskan melalui percakapan voice note kepada wartawan media ini, Jumat (13/11/2026) siang.

Alwan Saputra mengemukakan, Indonesia memiliki banyak figur potensial dari berbagai latar belakang yang dapat dipertimbangkan mendampingi Presiden dalam menyelesaikan masa jabatan pemerintahan hingga 2029.

“Harapan kami, mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai pemegang mandat pemerintahan dapat mengambil langkah yang benar-benar bijaksana. Persoalan sudah berkembang sedemikian rupa, sehingga diperlukan keputusan terbaik menyelamatkan keadaan. Libatkan para ulama, para kiai, tokoh agama, dan tokoh bangsa. Banyak figur yang memiliki kapasitas untuk menjadi wakil beliau dalam menyelesaikan masa jabatan pemerintahan,” ungkap pria kelahiran Tanjung Selor 1 Januari 1970 tersebut dalam percakapan melalui voice note dengan wartawan media ini, Jumat siang.

BACA JUGA:  Tukang Bikin Spanduk

Ayah tiga anak ini juga mengingatkan, keputusan politik yang tidak mempertimbangkan kepentingan persatuan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, imbuh anak kelima dari sembilan bersaudara ini, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan strategis, terutama yang menyangkut keberlangsungan kepemimpinan negara.

“Masyarakat di daerah tidak menginginkan dinamika politik nasional terus diwarnai perseteruan berkepanjangan. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan mengutamakan stabilitas nasional,” anak pasangan H.Alfantino-Hj.Marfuah tersebut menjelaskan kepada wartawan media ini Jumat (13/11/2026) siang.

Bagi Alwan, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan menjaga keseimbangan dan persatuan bangsa.

“Sudah waktunya para elite mengakhiri pertengkaran yang tidak produktif. Rakyat membutuhkan ketenangan, pembangunan, lapangan pekerjaan, dan kepastian masa depan. Siapa pun yang nantinya dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden harus benar-benar memiliki kemampuan menyatukan bangsa. Jangan sampai kepentingan elite mengalahkan kepentingan rakyat,” suami Hj. Suriani yang asal Barru Sulawesi Selatan tersebut menjelaskan.

BACA JUGA:  MENDENGAR JOKOWI DI BOCOR ALUS POLITIK TEMPO

Alumnus Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman tersebut tertarik mengungkapkan pandangan ini sehubungan dengan dinamika politik nasional, khususnya setelah pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap sosok yang tepat dapat mengisi kekosongan jabatan secara konstitusional, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditinggalkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.