Alumnus Magister Institut Bisnis tahun 2020 tersebut menilai, langkah pengunduran Wapres Gibran merupakan pilihan bijak, apabila memang ditempuh demi menjaga persatuan, stabilitas politik, dan keutuhan bangsa.
“Persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk polemik mengenai ijazah Gibran, sebaiknya disikapi secara proporsional dan tidak terus-menerus menjadi sumber perdebatan yang berpotensi memperlebar perpecahan,” harap Ketua PWNU Kalimantan Utara periode 2023-2028 itu.
Ketua KNPI Kalimantan Utara (2014-2017) yang berhobi mengurus orang (berorganisasi) ini, keputusan Gibran mundur, sebagaimana disampaikan, merupakan langkah bijak. Terlepas dari persoalan ijazah yang selama ini menjadi perdebatan, kami meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Gibran sesuai dengan pengakuannya. Mungkin terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan yang perlu dipahami secara objektif,” ujar Alwan.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltara 2024-2029 ini juga menegaskan, kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika persoalan politik terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang produktif, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke daerah-daerah.
Sekretaris Pondok Pesantren Al Khairat Tanjung Selor tersebut mengapresiasi sikap yang dinilainya dapat membuka ruang penyelesaian persoalan secara lebih dewasa.
“Saya berharap DPR RI dan MPR RI dapat mengambil sikap bijaksana, dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sebagai bangsa harus memiliki jiwa besar. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat masyarakat terpecah. Lembaga negara harus mengedepankan kepentingan bangsa, bukan memperpanjang pertentangan yang tidak produktif,” Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Kaltara tahun 2023-2027 menegaskan. .
Alwan menyoroti pentingnya mempertimbangkan sosok yang tepat jika kelak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Figur dari kalangan independen, tokoh masyarakat, atau tokoh bangsa yang memiliki kemampuan menyatukan berbagai elemen dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan.
“Kondisi politik yang berkembang saat ini membutuhkan figur pemersatu, bukan sosok yang justru memperkuat persaingan dan kecemburuan antarkekuatan politik,” tegas Alwan Saputra.
Katanya lagi, “Kami sebagai masyarakat daerah berharap, jika kelak ada pengisian jabatan Wakil Presiden, sebaiknya mempertimbangkan figur yang bukan berasal dari kepentingan partai politik. Bukan berarti partai politik tidak memiliki hak, tetapi situasi saat ini membutuhkan sosok yang mampu merangkul semua pihak dan tidak menambah sekat-sekat politik,” imbuhnya.
Pria yang lebih nyaman disapa Ustaz ini menjelaskan, kekhawatiran masyarakat daerah adalah munculnya kembali persaingan kepentingan antarkelompok apabila figur pengganti terlalu kuat terikat pada kepentingan politik tertentu. Padahal, masa pemerintahan yang tersisa hingga 2029 membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal.
Masyarakat di daerah, sebut Alwan, sejatinya menginginkan kehidupan yang tenang, kesempatan bekerja dan berusaha, serta ruang untuk menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan tanpa terus dibayangi kegaduhan politik di tingkat elite.
“Kami ini masyarakat daerah ingin bekerja, berusaha, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Jangan sampai pertikaian elite politik terus dipertontonkan sehingga dampaknya merembet ke seluruh daerah. Kita juga harus menjaga martabat bangsa di hadapan negara-negara lain,” kuncinya. (mda).
