Jakarta, NusantaraInsight — Terkait kisruh legalitas dan klaim sepihak yang belakangan ini semakin mencuat. Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan taklimat atau pernyataan pers, Rabu (24/6/2026) di Kantor PB PGRI Jakarta.
Pernyataan pers yang dibacakan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI Abdul Waseh Hasas, S.Pd., M.A. ini, dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi dan juga perwakilan Ketua PGRI se-Indonesia.
Pada kesempatan itu, dibacakan pula maklumat bersama yang ditandatangani oleh seluruh Ketua PGRI Provinsi Ketua PGRI Provinsi se Indonesia yang dibacakan oleh Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Syam Zaini, M.Si.
Prof Unifah dalam pengantarnya sebelum dibacakan pernyataan pers ini, mengatakan bahwa mengapa seluruh ketua PGRI se-Indonesia diundang.
“Seluruh Ketua PGRI se-Indonesia hadir, 32 hadir secara fisik dan 4 hadir dengan surat dukungan. Ini yang perlu dicatat oleh semua,” ungkapnya.
“Karena ini adalah bentuk tanggung jawab moral intelektual dan tanggung jawab riil, karena sampai hari ini kita diganggu oleh pembegal organisasi. Kenapa kita kata pembegal karena kita telah mendapatkan keputusan dan akan kita bagikan kepada para wartawan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa PB PGRI telah mendapatkan putusan kasasi. Prof Unifah juga menyebutkan bahwa gugatan faktual yang diajukan oleh TS itu tidak berdasar sama sekali.
“Karena kita di jaman keterbukaan, dan ini sangat menggangu solidaritas maka dari itu kami akan umumkan tanpa ada kita tutup-tutupi. Kami juga telah memecat yang bersangkutan. Kami ini taat hukum, dan kami akan membuat surat terbuka kepada kementerian,” tutupnya.
Naskah Konferensi Pers
Berikut ini naskah lengkap pernyataan pers :
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
Menegaskan Legalitas PB PGRI dan Menjawab Klaim Sepihak TS
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam solidaritas
Yang kami hormati rekan-rekan media, para pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota, Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting/Ranting Khusus, para guru anggota PGRI di seluruh Indonesia, serta seluruh pihak yang mengikuti perkembangan organisasi
PGRI.
Pada hari ini, Pengurus Besar PGRI bersama LKBH PB PGRI menyampaikan
pernyataan resmi terkait perkembangan proses hukum yang selama ini dihadapi
PGRI, khususnya sejak adanya pergerakan kelompok yang mengklaim diri sebagai pihak yang sah dan terus membangun narasi bahwa mereka telah “menang telak”.
Kami perlu menegaskan sejak awal: PGRI adalah organisasi besar, dengan jati diri sebagai organisasi perjuangan guru, organisasi profesi organisasi
ketenagakerjaan yang harus berdiri di atas hukum, AD/ART PGRI, etika organisasi, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Legalitas PGRI tidak boleh ditentukan oleh klaim sepihak. Legalitas PGRI tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak. Legalitas PGRI hanya dapat dinilai berdasarkan dokumen resmi organisasi, ketentuan hukum, AD/ART, dan putusan pengadilan yang telah final atau inkracht.
Hari ini kami menyampaikan penjelasan secara terbuka agar pengurus PGRI di semua tingkatan, seluruh anggota, lembaga tinggi negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat tidak terkecoh oleh narasi yang seolah-olah Pengurus Besar (PB)
PGRI telah kalah dan kelompok TS telah sah secara mutlak.
Berikut adalah rangkaian serangan hukum yang dilakukan kelompok perusak solidaritas organisasi.
Pertama, dalam Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas Keputusan PB PGRI Nomor 108/Kep/PB/XXII/2023 tentang pembekuan sejumlah pengurus daerah, perkara tersebut dimenangkan oleh PB PGRI dan telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama.
