Halut, NusantaraInsight — Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Tahun Ajaran 2026/2027 resmi dibuka oleh Bupati Piet Hein Babua pada Selasa (22/09/2026). Acara seremonial tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna sekolah yang berlokasi di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.
Agenda ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara Sri Haryati Hatari yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian Fuji Abdul Rohman, Bupati Halut Piet Hein Babua, Kapolres Halut AKBP Erlichson Passaribu, serta Ketua DPRD Halut Christina Lesnussa. Turut hadir pula Kajari Halut Rahmat, Sekda Halut Erasmus J. Papilaya, jajaran Kepala Dinas, Dansubdenpom XV/1-1 Tobelo Letda Cpm Irwansyah Kurniawan, Kapolsek Kao Ipda Iskandar A. Tjiuda, perwakilan Danramil 1508-03/Kao Serma Boyke Latuhihin, para Camat se-Kao Raya, Kepsek Sekolah Rakyat Elvis Awa, para kepala sekolah, para kepala desa se-Kecamatan Kao, perwakilan siswa SD hingga SMA, serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Halut, Andar Panimba, menyampaikan bahwa proses validasi dan pleno penetapan calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi, khususnya wilayah Kao, disepakati untuk diajukan serta ditetapkan resmi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara.
Guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana, Dinas Sosial bersama pemerintah provinsi terus memantau progres pembangunan fisik fasilitas tersebut. Peninjauan mencakup asrama, ruang kelas, hingga jaringan listrik dan air bersih agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Langkah ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berfokus memutus rantai kemiskinan struktural di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi lintas instansi juga melibatkan BKKBN untuk menyediakan layanan pendukung, seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
“Saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Desa Kukumutuk telah beroperasi dengan 45 siswa SD. Target mulanya mencapai 270 siswa yang akan didampingi oleh 75 tenaga pendidik,” ujar Andarias.
Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, menekankan bahwa kegiatan MPLS di sekolah berbasis asrama ini berbeda dari sekolah umum.
“Jika di sekolah umum MPLS ditujukan bagi murid baru, di sini seluruh komponennya baru—mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga tenaga kependidikan. Kita memulai dari titik nol yang sama. Oleh sebab itu, MPLS tidak sekadar mengenalkan fisik sekolah dan aturan, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter dasar,” tutur Fuji.
Ia menambahkan, seusai MPLS, para siswa akan mengikuti tahapan matrikulasi untuk menyelaraskan kemampuan belajar sebelum memasuki kurikulum utama. Penguatan difokuskan pada tiga aspek: karakter, keterampilan hidup, dan akademik.
“Anak-anak akan difasilitasi untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya, didampingi wali asuh sebagai penganti orang tua di asrama. Saya berpesan kepada anak-anak, kalian tidak sendiri karena kini menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Rakyat. Manfaatkan kesempatan ini dengan belajar sungguh-sungguh dan disiplin tinggi,” tambah Fuji.
Senada dengan hal itu, Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menjelaskan bahwa konsep asrama di sekolah ini dilengkapi keberadaan wali asuh untuk mendampingi kehidupan harian para peserta didik.
“Sekolah Rakyat ini fully funded alias gratis ditanggung negara, mulai dari seragam, transportasi, hingga konsumsi. Ini merupakan program inklusif masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan,” jelas Osep.
