Ia menambahkan, seusai MPLS, para siswa akan mengikuti tahapan matrikulasi untuk menyelaraskan kemampuan belajar sebelum memasuki kurikulum utama. Penguatan difokuskan pada tiga aspek: karakter, keterampilan hidup, dan akademik.
“Anak-anak akan difasilitasi untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya, didampingi wali asuh sebagai penganti orang tua di asrama. Saya berpesan kepada anak-anak, kalian tidak sendiri karena kini menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Rakyat. Manfaatkan kesempatan ini dengan belajar sungguh-sungguh dan disiplin tinggi,” tambah Fuji.
Senada dengan hal itu, Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menjelaskan bahwa konsep asrama di sekolah ini dilengkapi keberadaan wali asuh untuk mendampingi kehidupan harian para peserta didik.
“Sekolah Rakyat ini fully funded alias gratis ditanggung negara, mulai dari seragam, transportasi, hingga konsumsi. Ini merupakan program inklusif masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan,” jelas Osep.
“MPLS adalah langkah awal kalian untuk membentuk kedisiplinan, karakter, serta semangat dalam menggapai cita-cita,” sambungnya.
Bupati Halut, Piet Hein Babua, juga menyampaikan bahwa pembangunan fisik sekolah ditangani oleh Kementerian PUPR, sedangkan seluruh perlengkapan, tenaga pengajar, hingga pendampingan asrama ditangani oleh Kementerian Sosial. Rasio pendampingan ditetapkan satu ibu asuh untuk sepuluh anak demi memberikan pelayanan optimal.
“Ini menjadi sejarah baru bagi pendidikan di Halmahera Utara, dan Pemkab beserta Forkopimda mendukung penuh. Program ini menyasar anak-anak kurang mampu dari 17 kecamatan di Halut, dengan total kapasitas mencapai 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA,” kata Piet.
“Para orang tua tidak perlu ragu melepas anak-anaknya ke Sekolah Rakyat. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh oleh guru dan wali asuh, serta seluruh biayanya ditanggung oleh negara,” tegas Bupati Piet.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, lewat sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Sri Haryati Hatari, menyebutkan bahwa Pemprov Malut telah menyiapkan lahan seluas 9,5 hektar di Rioribati (Halbar) dan Kukumutuk (Halut) dengan alokasi anggaran sekitar Rp200–250 miliar per lokasi. Pembangunan ini bertujuan membentuk ekosistem pendidikan yang sehat bagi generasi mendatang.
“Pendidikan gratis saja tidak cukup tanpa lingkungan tinggal yang aman dan nyaman. Karena itu, konsep asrama dihadirkan bersama wali asuh sebagai figur orang tua pengganti,” terangnya.
