Dengan demikian, klaim bahwa mereka telah menang telak dan sah secara mutlak adalah klaim yang prematur, menyesatkan, dan tidak mencerminkan keseluruhan proses hukum.
Proses Pidana Tetap Berjalan dan Harus Dihormati
Selain perkara perdata dan tata usaha negara, terdapat pula proses hukum pidana yang masih berjalan. telah membuat laporan di Bareskrim Polri melalui LP/B/354/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 6 November 2023 terhadap TS dan MA terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan, stempel, atribut PGRI, serta dugaan penipuan.
Kami menghormati proses yang sedang berjalan di kepolisian. Kami juga
menghormati asas praduga tak bersalah. Namun kami meminta agar aparat penegak hukum memproses laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan karena perkara ini menyangkut marwah organisasi guru terbesar di Indonesia.
Seruan kepada Seluruh Pengurus PGRI di Daerah
Kepada seluruh pengurus PGRI provinsi, kabupaten, kota, cabang, ranting, dan
seluruh anggota PGRI di Indonesia, kami menyampaikan pesan yang sangat jelas: Tetap tenang. Tetap solid. Tetap bekerja. Jangan goyah.
Jangan menyerahkan aset, gedung, stempel, rekening, dokumen, arsip organisasi, atribut, atau kewenangan organisasi kepada pihak mana pun yang hanya membawa klaim sepihak tanpa dasar hukum final.
Setiap klaim harus diminta bukti resmi. Setiap perintah harus diuji berdasarkan
AD/ART. Setiap pengambilalihan harus memiliki dasar hukum yang final, bukan
sekadar putusan banding yang masih kasasi.
Apabila ada tekanan, intimidasi, pemaksaan, pengambilalihan aset, penggunaan atribut secara tidak sah, atau tindakan yang mengarah pada pemalsuan dan penyesatan organisasi, segera dokumentasikan, laporkan kepada PB PGRI, dan koordinasikan dengan LKBH PB PGRI dan LKBH di Daerah
Sikap kita harus tegas tetapi tetap tertib. Kita tidak perlu terpancing. Kita tidak perlu membalas dengan kegaduhan. Kita cukup menjawab dengan hukum, dokumen, data,
dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan Hukum LKBH PB PGRI
Selanjutnya, kami memberikan ruang kepada LKBH PB PGRI untuk menyampaikan penegasan hukum.
Pernyataan LKBH PB PGRI:
Secara hukum, terdapat empat hal yang harus dipahami oleh seluruh anggota PGRI.
Pertama, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht adalah dasar hukum yang paling kuat dalam menentukan posisi hukum para pihak.
Kedua, PB PGRI telah memiliki beberapa putusan inkracht, antara lain dalam perkara perdata Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, perkara perdata Nomor 653/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Nomor 1218/PDT/2024/PT DKI, serta
Putusan PK Nomor 32 PK/TUN/2026 tanggal 5 Mei 2026.
Ketiga, Putusan Nomor 66/B/TF/2026/PTTUN JKT belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses kasasi. Oleh sebab itu, secara hukum, putusan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kemenangan final, legitimasi mutlak, ataupun dasar untuk mengambil alih kepengurusan, aset, dan administrasi organisasi.
Keempat, setiap tindakan yang mengatasnamakan PGRI, menggunakan stempel,
atribut, dokumen, rekening, gedung, atau fasilitas organisasi tanpa kewenangan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata, tata usaha
negara, maupun pidana.
Karena itu, LKBH PB PGRI mengimbau seluruh pengurus daerah agar tetap
berpegang pada struktur organisasi yang sah, AD/ART PGRI, keputusan PB PGRI, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kami juga mengingatkan bahwa klaim hukum yang tidak utuh, apalagi yang hanya bersandar pada putusan yang belum final, tidak boleh dijadikan alat untuk menekan, membingungkan, atau memecah belah anggota PGRI.
