Makassar, NusantaraInsight — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kampanye “Go Public, Fund Education” di SMAN 14 Makassar, (17/6/2026).
Kegiatan bertema “Pemenuhan Pendidikan Bermutu untuk Siswa di Indonesia” itu bertujuan mendesak pemerintah meningkatkan alokasi dana publik untuk sektor pendidikan agar layanan pendidikan negeri tetap berkualitas, setara, dan terjangkau.
Dra. Hendriati Sabir, penanggung jawab sosialisasi kampanye, mengatakan gerakan ini selaras dengan Keputusan Kongres XXIII PGRI Tahun 2024 (Nomor: IV/Kongres/XXIII/PGRI/2024) yang memuat Program Mandatori PGRI Masa Bakti 2024–2029. Menurut Hendriati, kampanye menegaskan pendidikan sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari privatisasi dan komersialisasi.
“Kampanye ini menuntut alokasi anggaran yang konsisten untuk operasional sekolah negeri dan memastikan dana publik digunakan untuk peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta pelatihan guru,” ujar Hendriati. Ia menambahkan bahwa program ini juga dimaksudkan untuk melindungi orang tua dari beban biaya tinggi akibat praktik privatisasi.
Kepala SMAN 14 Makassar, Nurhidayah Masri, menyambut baik kampanye tersebut. Menurut Nurhidayah—yang akrab disapa Yaya—jaminan pendanaan publik yang memadai penting untuk membangun dan memelihara infrastruktur belajar yang berkualitas. Ia mengatakan kampanye juga mendorong investasi pada guru melalui upaya peningkatan gaji, penataan beban kerja, dan pelatihan pedagogis berkelanjutan.
“SMAN 14 Makassar mendukung penuh kampanye ‘Go Public, Fund Education’. Alokasi dana publik yang memadai sangat diperlukan untuk memperbaiki dan merawat sarana-prasarana pembelajaran serta menjamin kualitas proses pendidikan. Kami juga menyambut dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dengan gaji yang adil, beban kerja yang wajar, dan pelatihan berkelanjutan karena peningkatan kualitas guru langsung berdampak pada mutu pembelajaran siswa,” kata Nurhidayah.
Dalam kegiatan yang dihadiri guru, siswa, dan perwakilan PGRI itu, disampaikan pula dorongan agar pemerintah daerah meningkatkan proporsi anggaran pendidikan sesuai ketentuan dan memastikan transparansi penggunaan dana. PGRI Sulsel menyoroti pentingnya alokasi yang tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan program pembelajaran.
Hendriati menekankan langkah-langkah konkret yang diharapkan dari pemerintah, di antaranya penguatan dana operasional sekolah negeri, program pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta kebijakan yang mencegah komersialisasi layanan pendidikan. Ia juga menyerukan keterlibatan publik dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana pendidikan.
