Program Desa Berdaya NTB bukan hanya urusan pemerintah provinsi. Ia dirancang sebagai orkestrasi kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan:
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Kabupaten/Kota,
Dunia Usaha dan Sektor Swasta,
Perguruan Tinggi dan Komunitas Desa,
Lembaga Mitra Pembangunan (termasuk NGO dan donor internasional).
Melalui pola multi-stakeholder collaboration ini, sumber daya dari berbagai pihak dapat dielaborasi secara sinergis untuk memperkuat kapasitas desa. Pemerintah provinsi berperan sebagai konduktor yang memastikan harmoni antar unsur pembangunan.
Dalam tahap awal, 40 desa terpilih menjadi proyek percontohan (pilot project) intervensi, mencakup 7.250 kepala keluarga miskin ekstrem. Sebanyak 144 pendamping disiapkan dan akan mendapatkan pembekalan intensif di tingkat provinsi.
Dari 40 desa itu, 20 desa merupakan usulan kabupaten/kota, sementara 20 desa lainnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi berdasarkan data DTSEN, dengan pembagian klaster desa urban, rural, pesisir, dan lingkar hutan.
Pendekatan berbasis klaster ini diharapkan mampu menciptakan model intervensi yang lebih kontekstual, efisien, dan berkelanjutan.
Meskipun dirancang komprehensif, implementasi Desa Berdaya NTB tentu tidak bebas dari tantangan. Beberapa hal yang perlu dicermati antara lain:
Kualitas dan Konsistensi Pendampingan.
Rasio 1 pendamping : 50 rumah tangga menuntut kemampuan manajerial, sosial, dan teknis tinggi.
Keterpaduan Data dan Koordinasi Antar Lembaga. DTSEN membutuhkan pemutakhiran berkelanjutan agar tetap relevan.
Kesiapan Desa.
Tidak semua desa memiliki kapasitas kelembagaan yang sama, sehingga perlu pendampingan kelembagaan dan peningkatan literasi digital.
Partisipasi Masyarakat.
Program akan berhasil jika masyarakat terlibat aktif, bukan sekadar penerima manfaat.
Namun, di balik tantangan itu, terdapat harapan besar. Desa Berdaya NTB berpotensi menjadi model pembangunan daerah berbasis data dan kolaborasi. Ia memadukan dimensi kebijakan sosial, ekonomi produktif, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka integratif.
Jika dijalankan dengan disiplin dan inovatif, NTB bisa menjadi contoh nasional dalam mengimplementasikan pendekatan “pembangunan dari desa” (development from the village), bukan sekadar “pembangunan untuk desa.”
Desa Berdaya sebagai Cermin Paradigma Baru Pembangunan
Desa Berdaya NTB bukan sekadar program pengentasan kemiskinan, tetapi sebuah gerakan sosial menuju kemandirian. Ia mencerminkan paradigma baru pembangunan yang menempatkan desa sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima kebijakan.
Dengan dukungan sistem data terintegrasi, pendamping profesional, dan sinergi lintas sektor, Desa Berdaya NTB menjadi tonggak baru dalam perjalanan pembangunan daerah. Program ini menyatukan berbagai kepentingan dalam satu tujuan: menciptakan desa yang berdaya secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Sebagaimana disampaikan Giri Arnawa, “Kita harap pendamping yang handal dan berintegritas dapat menjadi jembatan bagi lahirnya kemandirian sejati di desa-desa NTB.”
Harapan ini adalah refleksi dari visi besar: bahwa kemandirian daerah hanya akan tumbuh bila akar desa menjadi kuat.
Dan Desa Berdaya NTB adalah langkah nyata menuju cita-cita itu—sebuah perjalanan panjang dari ketergantungan menuju keberdayaan, dari intervensi menuju inisiatif, dari bantuan menuju kemandirian.
#Akuair-Ampenan, 24-10-2025
