Eliminasi Pendekatan Sentralistik (De-centralized Supply Chain):
Memaksakan pasokan bahan baku dari satu pusat logistik nasional (national logistic hub) ke daerah-daerah terpencil di Indonesia hanya akan memicu pemborosan anggaran di sektor transportasi (diseconomies of scale) dan menurunkan kualitas kesegaran pangan.
Pemberdayaan, Bukan Korporatisasi: Jika MBG Indonesia hanya menjadi proyek tender katering skala besar, maka program ini gagal menjadi stimulus ekonomi rakyat. MBG harus menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai aktor utama dalam ekosistem pengadaan.
Harmonisasi Kelembagaan yang Integratif: Kolaborasi taktis antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa di Timor Leste dalam mengawal satu program harus dicontoh. Indonesia memerlukan harmonisasi ⁰ hampa (institutional silo).
Momentum Transformasi Paradigma
Indonesia memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang jauh lebih besar daripada Timor Leste. Namun, dalam hal tata kelola program pangan sekolah, Indonesia harus berjiwa besar untuk mengadopsi kedisiplinan serta efektivitas sistem yang dibangun oleh tetangga terdekatnya.
Presiden RI memiliki momentum emas untuk mengevaluasi total pendekatan uji coba MBG saat ini. Dengan menggeser paradigma dari sekadar “membagikan makanan gratis” menjadi “membangun kedaulatan pangan berbasis komunitas dan sekolah”, Indonesia tidak hanya akan berhasil mengentaskan stunting, tetapi juga sekaligus menghidupkan kembali sendi-sendi ekonomi pedesaan yang selama ini lesu.
Perbaikan signifikan tidak dimulai dari memperbesar alokasi anggaran secara tidak terukur, melainkan dari ketepatan desain tata kelola (governance design) yang membumi, transparan, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Timor Leste telah membuktikannya; kini giliran Indonesia mengambil langkah strategis tersebut.
