Dekonsentrasi Pangan Sekolah: Mengapa Indonesia Harus Merelevansi Tata Kelola ‘Merenda Escolar’ Timor Leste?

Merenda escolar
Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, S.T., M.T., M.M., M.H. (Akademisi, Pengamat Ekonomi, dan Teknokrat)

​Desentralisasi Radikal: Mitigasi Risiko Kebocoran dan Menjaga Kesegaran
​Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam mengelola MBG untuk puluhan juta anak adalah risiko birokrasi yang gemuk (bureaucratic inertia) dan rentang kendali logistik yang terlalu panjang. Di sinilah Indonesia harus mengadopsi prinsip desentralisasi radikal berbasis sekolah dan komunitas yang diterapkan di Timor Leste.

​Proses pengolahan Merenda Escolar tidak diserahkan kepada korporasi katering besar (corporate catering), melainkan dibagi ke dalam dua metode adaptif:

​Dapur Domestik Sekolah (In-School Kitchen): Sekolah dasar yang memiliki fasilitas memasak langsung mengolah makanan di lingkungan sekolah. Juru masaknya adalah orang tua murid atau warga sekitar yang direkrut, diorganisasi, dan dilatih secara profesional mengenai aspek higienitas dan sanitasi oleh Kementerian Pendidikan yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.

​Katering Komunitas (Community Catering): Untuk sekolah yang belum memiliki dapur memadai, pemerintah daerah dan pihak sekolah bermitra dengan koperasi lokal atau kelompok ibu-ibu sekitar. Mereka memasak di fasilitas komunitas dan mengantarkan makanan segar sebelum jam istirahat.

BACA JUGA:  Pertumbuhan Ekonomi 8%: Optimisme dan Tanggung Jawab Kolektif

​Model desentralisasi penuh ini tidak hanya memastikan makanan disajikan dalam kondisi hangat dan minim risiko pembusukan akibat distribusi, tetapi juga memangkas biaya logistik (logistic cost) secara drastis serta menutup ruang manipulasi anggaran oleh vendor-vendor skala nasional.

Local Sourcing: Mengubah Gizi Menjadi Akselerator Ekonomi Desa

​Poin paling krusial yang wajib menjadi perhatian Presiden RI adalah aturan ketat mengenai mandat penyerapan lokal (local sourcing policy). Undang-undang di Timor Leste mewajibkan seluruh komoditas bahan pangan mulai dari beras, jagung, kacang-kacangan, sayur, telur, hingga ikan wajib dibeli dari petani, peternak, dan nelayan lokal di sekitar wilayah sekolah tersebut.

​Dampaknya bersifat multiplikatif terhadap ekonomi makro regional. Program intervensi gizi ini secara otomatis bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi pedesaan. Petani lokal mendapatkan kepastian pasar (captive market) dan stabilitas harga, yang pada gilirannya efektif menekan angka kemiskinan di daerah rural.

​Untuk wilayah pelosok dengan kerentanan pangan tinggi seperti Ermera, Ainaro, dan Oecusse, pemerintah setempat secara cerdas mengintegrasikan program pendukung seperti HATUTAN (yang didukung oleh CARE dan asistensi internasional) guna menyuplai bahan pangan tambahan tanpa merusak ekosistem pasar lokal.

BACA JUGA:  Masih Ada Yang Nyinyir

Rekomendasi Strategis dan Catatan Kritis untuk MBG Indonesia

​Untuk mengoptimalkan implementasi MBG di tanah air, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI perlu mempertimbangkan tiga rekomendasi teknokratis berikut: