Namun ada syarat moral penting. Pengaruh seorang mantan presiden seharusnya memperkuat demokrasi, bukan menciptakan pusat kekuasaan tandingan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
-000-
Ketiga, terhadap Prabowo, Jokowi memilih mendukung sambil menjaga jarak.
Jokowi menyebut hubungan mereka “baik-baik saja”. Namun ia juga mengakui bahwa keduanya sudah lama tidak melakukan percakapan empat mata secara intensif.
Ia tidak menampilkan dirinya sebagai mentor yang terus memberikan instruksi. Sebaliknya, ia berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan merupakan wilayah Presiden Prabowo.
Pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Perbedaan prioritas merupakan kewajaran. Kekurangan program pemerintah harus dievaluasi, dikoreksi, kemudian diperbaiki.
Bahkan kepada putranya sendiri, Gibran, pesannya jelas: ojo kemajuan. Jangan terlalu maju. Jangan mendahului presiden. Jangan merasa mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki.
Di sini Jokowi menyentuh sebuah etika penting dalam transisi kekuasaan. Mantan presiden boleh memiliki pengalaman, tetapi presiden baru harus memiliki ruang untuk memimpin.
Jokowi menginginkan continuity. Namun keberlanjutan tidak berarti Prabowo harus menjadi salinan Jokowi. Sebuah estafet hanya bekerja ketika tongkat benar-benar berpindah tangan.
-000-
Mendengar Jokowi, saya teringat Barack Obama. Pada November 2020, Obama diwawancarai Scott Pelley untuk program 60 Minutes CBS di Washington, D.C.
Wawancara berlangsung setelah Joe Biden memenangkan pemilu. Amerika sedang terbelah, sementara Donald Trump belum menerima hasil pemilihan yang mengakhiri masa pemerintahannya.
Lokasinya simbolis, National Portrait Gallery. Obama berbicara dekat potret Abraham Lincoln, presiden yang memimpin Amerika ketika persatuan bangsanya sendiri hampir runtuh.
Obama berbicara tentang Trump, George Floyd, polarisasi, keluarganya, demokrasi, serta memoarnya, A Promised Land. Tetapi satu gagasannya terasa paling relevan untuk Jokowi.
Seorang presiden, kata Obama, hanyalah penghuni sementara sebuah jabatan. Ketika waktunya selesai, kepentingan negara harus mengalahkan ego dan kekecewaan pribadi.
Obama bahkan pernah meninggalkan pesan bagi penerusnya bahwa instrumen demokrasi harus diwariskan setidaknya sekuat ketika seorang presiden pertama kali menerimanya.
Di sinilah Obama dan Jokowi bertemu. Keduanya meninggalkan kekuasaan formal dengan pengaruh politik, jaringan, popularitas, dan warisan yang belum selesai diperdebatkan.
Tetapi pilihan mereka berbeda. Obama relatif menjaga jarak dari politik elektoral sehari-hari. Jokowi secara eksplisit menyatakan masih ingin terus aktif dalam kehidupan politik.
Perbedaan itu tidak otomatis membuat satu jalan lebih luhur. Ia justru memperlihatkan bahwa demokrasi menyediakan beragam model kehidupan setelah kekuasaan.
Pertanyaan moralnya sama: bagaimana seorang mantan presiden menggunakan pengaruh tanpa membuat presiden yang sedang berkuasa hidup di bawah bayang-bayang pendahulunya?
-000-
Pertanyaan itu terasa personal bagi saya karena saya pernah membicarakannya langsung dengan Jokowi menjelang akhir masa pemerintahannya. Saya dipanggil datang ke Istana.
Kami berbicara berdua. Salah satu hal yang memenuhi pikiran saya justru bukan masa kekuasaannya, melainkan apa yang akan dilakukannya setelah kekuasaan berakhir.
Saya sampaikan kepadanya bahwa ketika meninggalkan jabatan pada Oktober 2024, Jokowi masih berusia 63 tahun. Itu terlalu muda untuk sekadar menjadi penonton.
Terlebih ia meninggalkan Istana dengan modal sosial yang tidak biasa. Survei nasional LSI Denny JA menjelang akhir pemerintahannya mencatat kepuasan sebesar 80,8 persen.
