Ibarat pisau, ia bermata dua: Bagus untuk menyembelih hewan milik sendiri, jelek untuk menyembelih hewan orang lain. Implikasinya, baik buruk kekuasaan itu harus dilihat dari sudut pandang tujuan dan cara penggunaannya. Bila mana untuk menegakkan keadilan, jelas baik adanya. Sebaliknya pun begitu.
Dengan demikian, kekuasaan bukanlah nilai yang bebas, mandiri, dan terlepas dari nilai-nilai (kesempurnaan) yang lain. Kekuasaan itu dapat berbahaya kalau telah dicampur dengan kepentingan-kepentingan pribadi pemegang kekuasaan. Kekuasaan dapat berbahaya kalau moralitas pemegang kekuasaan sudah mulai melenceng dan mengalami degradasi.
Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, bila kekuasaan sudah mulai dilestarikan, mendominasi dan lama kelamaan menjadi “hegemoni”, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci, seorang intelektual Italia.
Seperti diketahui, fungsi hegemoni adalah mengabsahkan penguasa dan segala ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kekuasaan.
Bila hegemoni tercapai, penguasa tidak perlu terus-menerus menindas karena yang tertindas pasrah pada status quo. Mereka terbujuk untuk tidak lagi melihat adanya ketimpangan yang merugikan mereka sendiri, atau melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, bahkan adil dan sesuai dengan kehendak Ilahi! Hal seperti inilah yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian diulang kembali Ali Syariati, bahwa, “Penindasan atau kezaliman tidak akan pernah tegak, bila tidak ada kerjasama antara yang menindas dengan yang ditindas.”
HARAPAN UNTUK NEGERI
Setelah pelbagai kegaduhan dan keterpurukan terus berulang, kini saatnya menatap masa depan bangsa dan negeri kita menuju kemajuan. Dan ini hanya bisa dicapai, sangat tergantung kepada pemimpin/pemegang kekuasaan yang telah diberi mandat oleh rakyat.
Pemegang kekuasaan yang baik adalah manusia yang baik, dan karenanya menghasilkan kebaikan berupa tegaknya kebenaran, tersingkirnya kejahatan, terselenggaranya keadilan, ketenteraman, kesejahteraan serta keamanan hidup.
Di atas semuanya itu, dalam ungkapan Nurcholish Madjid, diperlukan kepemimpinan yang otentik, baik dari segi wawasan kenegaraan maupun, lebi-lebih lagi, dari segi komitmen moral kemasyarakatan atau civic morality. Tanpa kepemimpinan yang otentik itu, komunikasi politik vertikal dan horizontal akan tidak efektif atau bahkan macet, sehingga seruan membangun kembali ekonomi nasional dengan ajakan keprihatinan dan pengorbanan umum tidak akan mendapatkan sambutan yang diperlukan.
Harus diketahui bahwa dalam kekuasaan – sama dengan semua hal – terdapat dimensi ruhani yang sering tidak teramati orang, yang langsung berkaitan dengan kehendak Yang Mahakuasa. Karena tidak teramati, dimensi ruhani cenderung terabaikan dan sedikit saja menjadi bagian pertimbangan dalam bertindak. Karena itu, banyak penguasa yang terpukau oleh dimensi jasmani atau lahiriah kekuasaannya, sehingga menjadi lengah, untuk kemudian jatuh secara tidak terhormat. Semoga hal ini tidak terjadi di negeri tercinta ini. Wallahu a’lam bisshawab.
* Pengurus Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA Sulawesi Selatan serta Peneliti & Pemerhati Tata Ruang Ma’REFAT INSTITUTE (Makassar Research for Advance Transformation).
** Tulisan ini pernah terbit di Harian FAJAR Makassar.
