Dari Perayaan Proklamasi di Pura Agung Besakih: MERAWAT KULTUR YANG MEMBUAT INDONESIA NOMOR SATU

Modernisasi cepat, urbanisasi padat, dan arus individualisme global dapat menggerus keakraban sosial ini.

Banyak negara maju kini terperangkap dalam kesepian massal—meski rakyatnya makmur.

Indonesia harus belajar dari mereka: jangan biarkan pertumbuhan ekonomi merampas kehangatan sosial.

-000-

Yayasan Bhakti Indonesia: Simpul Kecil, Arti Besar

Di sinilah peran Yayasan Bhakti Indonesia, yang dipimpin Mulia Jayaputri, menjadi penting. Setiap tahun, Proklamasi diperingati bukan di lapangan upacara, melainkan di rumah ibadah.

Di Masjid Istiqlal (2023), Gereja Katedral (2024), dan kini Pura Besakih (2025). Tahun depan, di vihara atau kelenteng di Semarang (2026), lalu Candi Borobudur (2027).

Di ruangan acara Bhakti Indonesia saat ini, saya melihat banner ucapan selamat yang unik dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nazaruddin Umar.

Juga banner dari Ketua Dewan Ekonomi dan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Banyak banner tokoh lain, termasuk diri saya sendiri yang ditulis Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi.

BACA JUGA:  Traffic Light’ baru Jl.Perintis Kemerdekaan: Macet ‘Berkembang’, Melawan Arah Berkurang.

Terpasang pula kutipan dari Presiden Prabowo soal makna kemerdekaan sejati. Bahwa tidak cukup kita merayakan kemerdekaan dengan upacara bendera, dan parade, jika di sudut-sudut negeri masih ada anak yang kelaparan.

Atau guru yang tidak dihargai, petani yang merugi, dan keluarga yang takut jatuh sakit karena biaya berobat

Namun yang paling mengesankan bukanlah daftar tempat atau ucapan pejabat, melainkan wajah-wajah warga biasa yang saling tersenyum, saling merangkul lintas iman. Dari pelukan mereka, kita melihat wajah asli Indonesia.

-000-

Di tengah gempuran modernitas, Indonesia perlu merajut kebijakan berbasis kearifan
lokal. Misalnya, mengalokasikan dana desa untuk revitalisasi banjar.

Juga memasukkan kurikulum toleransi berbasis tri hita karana, dan mengikat pembangunan infrastruktur dengan prinsip gotong royong.

Tri Hita Karana itu falsafah hidup Bali yang menekankan tiga harmoni: hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), dengan sesama (pawongan), dan dengan alam (palemahan) demi keseimbangan hidup.

Dengan demikian, jiwa kolektif tak hanya lestari, tetapi menjadi sistem yang mengakar.

Seperti akar pohon beringin yang menjalar luas, kekuatan bangsa ini tidak berasal dari puncak elitenya, melainkan dari simpul-simpul kecil yang saling bertaut di bawah.

BACA JUGA:  Zakat: Dari Konsumtif ke Produktif, Menuju Mustahik yang Mandiri

Global Flourishing Index 2025 hanyalah cermin. Cermin itu memperlihatkan wajah Indonesia: bukan negara kaya raya, tetapi bangsa dengan jiwa kolektif yang hangat, berlandaskan kasih, dan merayakan keberagaman.

Namun cermin itu juga mengingatkan: jangan sampai retak. Krisis iklim, polarisasi politik, hingga ketimpangan ekonomi bisa memecahkannya jika kehangatan sosial tidak dijaga.

-000-

Namun, kita juga tak boleh lupa pada wajah kelam bangsa: intoleransi yang sesekali membakar rumah ibadah, korupsi yang merampas hak rakyat kecil, serta jurang kaya–miskin yang makin terbuka.

Tanpa keberanian mengatasi ini, persaudaraan bisa rapuh hanya jadi nostalgia.

Di halaman Pura Besakih, saya kembali teringat kata ibu paruh baya tadi: “Kami tidak kaya, Pak. Tapi kami punya persaudaraan.”

Persaudaraan itulah harta karun terbesar Indonesia. Selama ia dirawat, Indonesia bukan hanya nomor satu di Global Flourishing Index, tetapi juga bisa menjadi guru dunia.

Ia mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati lahir bukan dari megahnya menara beton, melainkan dari eratnya tangan-tangan manusia yang bergandengan. ***