Jakarta, NusantaraInsight — Nasib jabatan Gibran Rakabuming Raka kini ada di DPR RI. Delapan fraksi di DPR RI, Rabu (11/11/2026) setuju mengajukan usul menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terhadap Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI. Sebanyak 120 orang anggota Parlemen menyatakan persetujuan terhadap pelaksanaan HMP dalam sidang di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Syarat minimal pengajuan HMP 25 orang anggota DPR RI dan secara konstitusional sudah memenuhi syarat ditindaklanjuti.
Ke-8 Fraksi itu masing-masing: PDIP 14 anggota, Golkar 11, Gerindra 11, Nasdem 19, PKB 18, PKS 28, PAN 1, dan Partai Demokrat 18. Dengan jumlah dukungan anggota parlemen seperti itu, HMP akan berlanjut kepada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk membahas HMP sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.
Naskah berita acara kesepakatan 8 fraksi tersebut diterima Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa.
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons persetujuan HMP DPR terhadap Gibran ini mengatakan akan menindaklanjuti putusan delapan fraksi itu sesuai mekanisme konstitusi yang ada.
Delapan fraksi menyebutkan, Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI.
Penggunaan hak menyatakan pendapat DPR menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Gelombang usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh fraksi partai politik di DPR kian mengemuka terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait HMP.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, kata Puan usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026) seperti dikutip “Antara”.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi dan anggota dewan, termasuk mengenai mekanisme yang dapat ditempuh. Ia menegaskan, setiap langkah harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Dalam konteks tersebut, penggunaan HMP menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Pasal 79 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a) materi kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b) materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket;
c) materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela presiden dan/atau wakil presiden atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat presiden dan/atau wakil presiden.
Berbeda dengan hak angket dan hak interpelasi, usul tersebut bisa menjadi hak menyatakan pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR dengan dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR. Kemudian keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir.
