Jika usul hak menyatakan pendapat diterima, DPR membentuk panitia khusus yang beranggotakan seluruh unsur fraksi. Apabila rapat paripurna menyetujui laporan panitia khusus terkait kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket maupun interpelasi, DPR menyampaikan pendapat resmi kepada pemerintah.
Sedangkan bila rapat paripurna menyetujui laporan panitia khusus yang menyatakan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, DPR menyampaikan keputusan hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh putusan.
Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang untuk memutus usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima.
Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir. Sebelum keputusan diambil, presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Penggunaan HMP tidak serta-merta menyebabkan presiden atau wakil presiden diberhentikan dari jabatannya. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pengambilan keputusan di DPR, pemeriksaan oleh MK, hingga keputusan akhir MPR. (*/mda).
