LPM itu merupakan mitra strategis pemerintah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Lembaga ini punya tupoksi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, dan membantu peningkatan ekonomi warga.
LPM juga mesti bisa memperkuat potensi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, serta aksi sosial yang terkait penanggulangan bencana.
Berdasarkan pengalaman Iwan Azis, ada banyak perannya selaku Ketua LPM dalam membantu masyarakat. Dana bergulir yang disediakan pemerintah untuk dipakai sebagai modal usaha, juga jadi ranahnya. Dalam hal ini, mereka merekomendasi pihak penerima bantuan modal tersebut. Termasuk melakukan pendataan pada orang miskin.
“Kapasitasnya mirip DPR-nya kelurahan. Kalau ada keluhan warga yang tidak tersalurkan maka LPM akan responsif membantu,” bebernya.
Dari penjelasan yang disampaikan, tampak bahwa posisi LPM memang strategis. Bila ada dana kelurahan yang akan dialokasikan maka perlu ada tanda tangan Ketua LPM. Begitupun kalau ada proyek, mesti atas persetujuan LPM. Uang insentif yang diberikan kepada RT/RW juga butuh tanda tangan LPM.
Posisinya sangat kuat, kalau benar dijalankan. Ini perlu dipahami pemerintah, imbuh Iwan Azis. Bila Lurah tahu posisinya, begitupun LPM, maka akan saling dukung dan terjadi check and balance dalam pemerintahan pada tingkatan terbawah. (*)
