Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengusulkan pengaturan khusus antrean kendaraan besar, seperti truk dan bus, di sejumlah SPBU sebagai langkah taktis mengurai antrean BBM yang mengular di berbagai titik Kota Makassar.
“Saya minta pihak Pertamina dan Pengelola aktifkan semua Nozzle SPBU diomtimalkan, juga penanganan petugas setiap mesin Nozzle, jangan dibiarkan kosong,” saran Appi.
“Saya juga usulkan agar kendaraan besar seperti truk dan bus tidak lagi bebas mengantre sepanjang waktu, melainkan diberikan jadwal khusus pada malam hingga dini hari,” sambung Appi, disampaikan setelah melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sulawesi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Appi, antrean truk dan bus yang bercampur dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil berpotensi memperparah kemacetan, terutama di SPBU yang memiliki akses jalan terbatas.
“Sehingga saya meminta kepada pihak Pertamina wilayah Sulawesi untuk mengatur waktu sebagai solusi. Tidak ada lagi antrean truk dan bus yang panjang, semau-maunya mau antre. Harus ditentukan jam antreannya,” jelas Appi.
Ia mengusulkan agar antrean bus dan truk dapat diarahkan pada rentang waktu pukul 21.00 WITA hingga 05.00 WITA.
“Anggaplah dari malam jam 9 sampai jam 5 pagi itu, truk dan bus saja bisa antre. Jam 6 hingga sore jangan lagi, giliran kendaraan pribadi,” katanya.
Appi menegaskan, pengaturan tersebut bukan berarti seluruh SPBU harus melayani kendaraan besar secara bersamaan.
Sebaliknya, SPBU perlu dikelompokkan atau diklaster berdasarkan fungsi dan kondisi masing-masing.
Sebagian SPBU nantinya dapat dikhususkan untuk melayani truk dan bus, sementara SPBU lainnya diprioritaskan bagi kendaraan masyarakat, seperti sepeda motor dan mobil pribadi.
“Tidak boleh bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk, tidak boleh. Harus ada yang khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus,” imbuh Munafri.
Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, karakteristik setiap SPBU di Makassar berbeda. Ada SPBU yang memiliki akses jalan luas, tetapi ada pula yang berada di ruas jalan sempit.
Jika antrean kendaraan besar terjadi di lokasi dengan akses terbatas, dampaknya dapat meluas hingga menyebabkan kemacetan di jalan sekitar.
“Kan, tidak semua SPBU ini bentuknya sama di Makassar. Ada area yang jalannya kecil. Kalau jalannya kecil terus di situ antre bus, ya macet semua,” jelasnya.
Dia menilai kondisi antrean BBM saat ini bukan situasi normal sehingga membutuhkan pola penanganan yang juga tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.
Appi meminta Pertamina segera melakukan pemetaan dan pengelompokan SPBU, termasuk menentukan lokasi yang dapat melayani kendaraan besar dan lokasi yang harus diprioritaskan untuk masyarakat.
Ia memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pihak terkait untuk menyusun rencana strategis tersebut.
“Kami minta setelah satu minggu ini menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.
Jika skema tersebut dapat segera disepakati, Appi berharap penerapannya sudah dapat mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan depan.
Pengaturan antrean ini, kata Appi, penting dilakukan karena dampak kelangkaan dan panjangnya antrean BBM mulai mengganggu berbagai aktivitas pelayanan publik.
Bahkan, kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah kota turut terdampak karena harus ikut menghadapi antrean BBM.
“Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya,” ungkapnya.
