Appi meminta Pertamina segera melakukan pemetaan dan pengelompokan SPBU, termasuk menentukan lokasi yang dapat melayani kendaraan besar dan lokasi yang harus diprioritaskan untuk masyarakat.
Ia memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pihak terkait untuk menyusun rencana strategis tersebut.
“Kami minta setelah satu minggu ini menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya,” ujarnya.
Jika skema tersebut dapat segera disepakati, Appi berharap penerapannya sudah dapat mulai diuji di sejumlah SPBU pada awal pekan depan.
Pengaturan antrean ini, kata Appi, penting dilakukan karena dampak kelangkaan dan panjangnya antrean BBM mulai mengganggu berbagai aktivitas pelayanan publik.
Bahkan, kendaraan pengangkut sampah milik pemerintah kota turut terdampak karena harus ikut menghadapi antrean BBM.
“Kalau coba kita lihat, truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana terlambat semuanya,” ungkapnya.
Karena itu, Appi menekankan bahwa pemerintah bersama Pertamina harus memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terlayani tanpa mengorbankan kelompok pengguna lainnya.
“Masyarakat itu tidak boleh dikorbankan, sehingga butuh kolaborasi agar penanganan ini masalah cepat dapat jalan keluar,” tegasnya.
Selain pengaturan waktu antrean, Appi juga mendorong optimalisasi seluruh SPBU yang ada di Makassar. Setiap mesin Nozzle yang tersedia diminta diaktifkan, sementara seluruh operator juga harus bekerja secara maksimal.
Jika persoalan antrean terjadi karena keterbatasan tenaga operator, Appi bahkan membuka opsi pelibatan sumber daya pemerintah kota untuk membantu setelah melalui pelatihan singkat.
Appi juga mendorong agar SPBU dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam sehingga antrean tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan Pertamina, persoalan yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena stok BBM yang langka, tetapi juga berkaitan dengan pola pengelolaan dan pelayanan di lapangan.
“Informasi dari Pak GM bahwa BBM cukup. Artinya, manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalannya,” ujar Appi.
Untuk memastikan pengaturan berjalan efektif, Appi juga meminta keterlibatan aparat keamanan. Polisi dan TNI diharapkan bersama-sama mengawal pengaturan antrean, terutama jika kendaraan besar diarahkan mengantre pada malam hingga dini hari.
Satgas penanganan persoalan BBM yang telah dibentuk juga akan dioptimalkan dengan melibatkan Pemerintah Kota Makassar.
