Muttaqin lalu menggunakan pendekatan pemikiran filsuf Jerman, Hans-Georg Gadamer, pelopor hermeneutik filosofis, yang menekankan pentingnya “the fusion of horizons” atau perjumpaan cakrawala. Yakni, mempertemukan cakrawala pengetahuan dan konsep pembangunan modern dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, petani, nelayan, serta kelompok yang hidup langsung di dalam ruang tersebut untuk mempengaruhi kebijakan. Sehingga, pertanyaan penting di 81 Tahun Republik, ialah: Indonesia seperti apa yang sedang kita pahami ketika kita mengubah ruang dan lingkungan? Dan, apakah kita sedang membangun ruang dan lingkungan Indonesia, atau justru sedang kehilangan Indonesia karena cara kita memahami ruang dan lingkungan itu sendiri?
Diskusi kemudian mengerucut pada pertanyaan mengenai keberhasilan kebijakan negara. Program pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan besarnya anggaran, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan substantif.
Peserta diskusi menekankan pentingnya membedakan antara output dan dampak kebijakan. Negara dapat mengklaim telah hadir, tetapi ukuran akhirnya adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat.
Menurut Alwy, pertemuan berbagai kekuatan dan kepentingan dalam satu konteks sejarah, belum sepenuhnya menemukan titik harmoni. Indonesia, menurut dia, memang telah diikat oleh kesadaran politik sebagai negara bangsa. Namun, proses membangun kesatuan sosial dan kebudayaan belum selesai.
Karena itu, kritik terhadap keadaan Indonesia tidak semestinya dihentikan atas nama harmoni. Dalam sesi tanggapan, Alwy mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan untuk membangun harmoni belum tentu merupakan bahasa yang lahir dari masyarakat sendiri. Kritik, kata dia, tetap diperlukan.
Bagi Andi Luhur, persoalannya bukan semata-mata keberadaan institusi demokrasi, melainkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui hubungan politik dan bisnis. Ia menggunakan perspektif rational choice untuk menjelaskan bagaimana aturan dapat direkayasa, sehingga keuntungan akhirnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Pola serupa, menurutnya, juga dapat dilihat dalam cara keberhasilan diukur. Pemerintah maupun lembaga pendidikan kerap menggunakan peringkat, angka, dan indikator sebagai ukuran capaian. Masalahnya, angka tersebut tidak selalu menggambarkan kenyataan sosial.
Buat Ma’REFAT INSTITUTE, peringatan 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia bukanlah sekadar momentum seremonial. Pertanyaan “Quo Vadis”, akhirnya tidak hanya tentang ke mana Indonesia bergerak, tetapi juga kepada siapa yang akan menentukan arah tersebut, nilai apa yang digunakan, serta siapa yang memperoleh manfaat dari perjalanan pembangunan selama ini. Dan, satu hal yang mesti dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di negeri ini, jujur terhadap rakyatnya sendiri. Karena, Sang Proklamator Bung Hatta, telah mengingatkan kita, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki.”
Diskusi berakhir tepat pukul 16.00 WITA. Seperti biasa diskusi REFORMING dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM. (R-W)
