Sementara itu, pada jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa, dan jenjang SMP dari 55 sekolah negeri sebanyak kurang lebih 15.000 siswa.
Mekanisme penerimaan peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang. Untuk PAUD, terdapat dua jalur yakni afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan dasar.
Pada jenjang SD, tersedia tiga jalur yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan pada jenjang SMP, terdapat empat jalur meliputi prestasi (akademik dan non-akademik), domisili, afirmasi, dan mutasi.
Terkait penerapan sistem pendaftaran secara daring, Disdik Makassar juga memberikan perhatian khusus pada wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Achi mengakui bahwa keterbatasan jaringan internet masih menjadi tantangan, sehingga dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan adanya pendaftaran secara offline sebagai bentuk pengecualian.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan dapat lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelasnya.
Meski mengedepankan sistem online, Disdik memastikan bahwa layanan bantuan tetap tersedia di setiap sekolah.
Panitia penerimaan murid baru akan disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, baik karena kendala teknis maupun keterbatasan informasi.
Lanjut dia, Sekolah tetap menjadi pusat layanan. Sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan dapat datang dan akan dibantu oleh panitia.
“Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tambahnya.
Saat ini, berbagai langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi Lontara+.
Di tingkat sekolah, setiap satuan pendidikan turut menyediakan helpdesk dan operator yang siap mendampingi orang tua maupun calon siswa secara langsung.
Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan inklusif selama proses pendaftaran berlangsung.
Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Makassar, juga menghadirkan kanal pengaduan dan informasi berbasis digital, seperti hotline serta grup Telegram resmi.
Kanal ini digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi secara berkala sekaligus menampung aduan masyarakat secara cepat dan responsif.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui kanal resmi, seperti media sosial Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.
