Tahun 2024, Denmark, Finlandia, dan Swiss berada di peringkat tiga besar. Indonesia berada di peringkat 79 dari 187 negara, dengan skor 54,575
Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, Indonesia masih berada di kuadran IV: negara dengan tata kelola buruk dan pendapatan per kapita rendah.
Analisis kuadran menunjukkan bahwa semua negara dengan tata kelola baik (GGI > 70) adalah negara dengan pendapatan per kapita tinggi (di atas US$14.000).
Tidak satu pun negara miskin yang memiliki skor GGI tinggi. Koefisien korelasi GGI dengan pendapatan per kapita adalah 0.805 (p<0.001). Artinya, peningkatan kualitas tata kelola hampir pasti berbanding lurus dengan peningkatan kemakmuran.
-000-
Namun, sebuah indeks tak pernah cukup menjadi mantra penentu arah. Ia harus ditanyai, dipertanyakan: sejauh mana ia mampu menangkap bisikan getir dari pelosok-pelosok sunyi seperti milik Alif?
Di balik angka 54,575 yang tertera anggun di layar presentasi, bersembunyi paradoks yang menyayat: desa-desa di Nusa Tenggara yang gelap gulita, atap sekolah yang runtuh di Papua, atau prosedur birokrasi yang perlahan memadamkan nyala mimpi.
Estonia bisa saja jadi mercusuar reformasi, namun kita tak bisa menjiplak jalan yang tumbuh dari sejarah dan kultur yang berbeda.
Indonesia harus menggali jalannya sendiri, dengan keberanian membongkar akar lama yang membatu. Ini sebuah warisan Orde Baru, di mana kekuasaan dan modal kerap berbisik mesra di lorong-lorong yang tak terdengar.
Dalam konteks ini, GGI tak boleh hanya menjadi cermin bening yang memantulkan wajah. Ia harus berubah menjadi pisau bedah: tajam, teliti, dan berani.
Ini untuk mengangkat tumor-tumor korupsi yang bersarang dalam sistem, yang membuat Alif terus berlari di pagi buta, sementara dana pendidikan menguap dalam senyap ke saku yang tak pantas.
Perbaikan tata kelola pemerintahan juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Keberhasilan reformasi membutuhkan peran aktif masyarakat sipil, sektor swasta, dan semua elemen bangsa untuk bersinergi secara berkelanjutan.
Partisipasi publik yang kritis dan konstruktif, inovasi dari dunia usaha, serta pengawasan transparan dari media dan lembaga independen akan memperkuat fondasi tata kelola yang baik.
Hanya dengan kolaborasi yang solid, Indonesia dapat mengatasi tantangan struktural dan mewujudkan pemerintahan yang benar-benar hadir untuk seluruh rakyatnya.
Indonesia memiliki peluang untuk berpindah dari kuadran IV ke kuadran III, dengan meningkatkan kualitas tata kelola meskipun pendapatan masih terbatas. Ini berarti Indonesia harus:
1. Mereformasi birokrasi secara mendalam.
2. Memberantas korupsi hingga ke akar budaya.
3. Memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.
4. Melakukan lompatan digital dalam pelayanan publik.
5. Menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.
Negara seperti Estonia, meski kecil dan tidak kaya sumber daya, berhasil menjadi salah satu negara dengan GGI tinggi karena berani berinovasi dan memberantas korupsi secara sistemik.
Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia tidak hanya membangun jalan tol dan gedung pencakar langit, tapi juga membuka jalan terang ke sekolah-sekolah terpencil.
Agar anak-anak seperti Alif tidak perlu berlari lima kilometer setiap pagi hanya untuk mendapatkan pendidikan.
-000-
Esai ini bukan sekadar kajian teknokratis. Ia adalah panggilan jiwa. GGI bukan sekadar indeks, tapi adalah peta nurani.
Ia mengingatkan kita bahwa keberhasilan pemerintahan bukan ditentukan oleh berapa proyek yang diresmikan, tapi oleh berapa banyak mimpi rakyat yang diwujudkan.
