Perguruan tinggi perlu memperkuat link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Sekolah menengah kejuruan harus semakin responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Lembaga pelatihan kerja harus mengembangkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan industri. Sementara pemerintah harus berperan sebagai orkestrator ekosistem ketenagakerjaan, bukan sekadar sebagai pelaksana program pelatihan.
Intervensi Wilayah Rawan
br
Memberi label kepada wilayah atau kelompok tertentu sebagai wilayah rawan bukan merupakan tujuan utama pemetaan mitigasi, tapi melainkan untuk mengetahui di mana intervensi sosial-ekonomi perlu diperkuat.
Misalnya, apabila suatu kawasan memiliki konsentrasi pemuda tidak bekerja yang tinggi, akses pelatihan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, dan pada saat yang sama memiliki kecenderungan konflik kelompok, maka kawasan tersebut perlu mendapatkan intervensi terpadu.
Intervensi wilayah rawan, bukan hanya melalui patroli keamanan, tetapi juga pelatihan kerja, pusat kreativitas pemuda, olahraga, pendampingan psikososial, kewirausahaan, pendidikan nonformal, dan akses penempatan kerja. Oleh karena itu, mitigasi kerawanan sosial di wilayah rawan mesti dikerjakan secara keroyokan lintas instansi, tidak hanya oleh satu instansi. Pemerintah kota perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, DPPPA, kepolisian, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pelatihan, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan ketenagakerjaan bukan semata-mata persoalan mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang memberikan penghasilan memadai, perlindungan sosial, lingkungan kerja yang aman, kesempatan berkembang, dan masa depan yang lebih baik. Kita harus membangun kota yang memberikan ruang kepada anak muda untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya melalui kerja produktif.
Anak muda Makassar tidak semuanya harus menjadi pegawai. Sebagian harus didorong menjadi pengusaha, pekerja mandiri, freelancer, pelaku ekonomi kreatif, maupun pencipta lapangan kerja baru. Karena itu, pelatihan kerja harus tidak berhenti pada sertifikat. Peserta pelatihan harus dibawa sampai pada tahap: terampil, produktif, memperoleh penghasilan, mandiri dan mampu menciptakan pekerjaan. Program seperti Makassar Creative Hub, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, inkubasi usaha, dan penguatan kewirausahaan muda dapat diarahkan ke tujuan tersebut.
Makassar yang aman bukan hanya Makassar dengan polisi yang hadir di jalan-jalan. Makassar yang aman adalah Makassar yang warganya memiliki pekerjaan, penghasilan, harapan, dan masa depan. Wallahu A’lam Bishwab.
br
br
