Demokrasi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Negara yang demokratis cenderung lebih stabil secara politik, lebih terbuka terhadap kritik, dan lebih cepat dalam memperbaiki kesalahan kebijakan (self correcting system).
Namun, demokrasi saja tidak cukup. Banyak negara demokratis yang masih memiliki korupsi tinggi dan pemerintahan yang tidak efektif.
Oleh karena itu, demokrasi dalam GGI diberikan bobot yang signifikan, tetapi tetap diimbangi dengan efektivitas pemerintahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pembangunan Manusia: Seberapa Baik Negara Mensejahterakan Warganya? (15%)
Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memiliki bobot 15%, karena pemerintahan yang baik harus memiliki tujuan akhir: meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
HDI mengukur akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan nasional per kapita. Negara-negara dengan skor HDI tinggi menunjukkan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup rakyatnya.
Namun, tanpa pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi, HDI akan sulit meningkat secara signifikan.
Oleh karena itu, meskipun HDI adalah ukuran penting, bobotnya tidak sebesar efektivitas pemerintahan dan CPI. Itu karena faktor-faktor lain masih sangat mempengaruhi skor HDI suatu negara.
6. Lingkungan: Menjaga Masa Depan Generasi Mendatang (10%)
Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) diberikan bobot 10%, karena meskipun penting, dalam konteks tata kelola pemerintahan, faktor lingkungan masih sering berada di bawah prioritas efektivitas pemerintahan dan pemberantasan korupsi.
Namun, negara-negara dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki kebijakan lingkungan yang lebih progresif. Pemerintah yang efektif dan bebas korupsi lebih mungkin mengalokasikan anggaran yang tepat untuk kebijakan lingkungan dan transisi energi hijau.
Oleh karena itu, meskipun EPI penting, bobotnya lebih kecil dibandingkan indikator lainnya.
Namun, peran lingkungan dalam kebijakan jangka panjang tidak bisa diabaikan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
-000-
GGI tidak hanya menilai kondisi dalam negeri, tetapi juga membandingkan Indonesia dengan tiga negara maju di Asia: Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
Pada waktunya, GGI dapat dibuat setiap tahun untuk mengukur lebih dari 150 negara dari lima benua, di seluruh dunia.
A) Korupsi: Luka yang Tak Kunjung Sembuh
Korupsi tetap menjadi momok besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Indonesia hanya memperoleh skor 34, jauh di bawah Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).
