6. Lingkungan: Menjaga Masa Depan Generasi Mendatang (10%)
Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) diberikan bobot 10%, karena meskipun penting, dalam konteks tata kelola pemerintahan, faktor lingkungan masih sering berada di bawah prioritas efektivitas pemerintahan dan pemberantasan korupsi.
Namun, negara-negara dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki kebijakan lingkungan yang lebih progresif. Pemerintah yang efektif dan bebas korupsi lebih mungkin mengalokasikan anggaran yang tepat untuk kebijakan lingkungan dan transisi energi hijau.
Oleh karena itu, meskipun EPI penting, bobotnya lebih kecil dibandingkan indikator lainnya.
Namun, peran lingkungan dalam kebijakan jangka panjang tidak bisa diabaikan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
-000-
GGI tidak hanya menilai kondisi dalam negeri, tetapi juga membandingkan Indonesia dengan tiga negara maju di Asia: Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
Pada waktunya, GGI dapat dibuat setiap tahun untuk mengukur lebih dari 150 negara dari lima benua, di seluruh dunia.
A) Korupsi: Luka yang Tak Kunjung Sembuh
Korupsi tetap menjadi momok besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Indonesia hanya memperoleh skor 34, jauh di bawah Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).
Skor ini mencerminkan bagaimana korupsi masih menjadi hambatan utama dalam birokrasi dan kebijakan publik.
Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan justru mengalir ke kantong segelintir elit, rakyatlah yang paling dirugikan.
Negara-negara dengan CPI tinggi, seperti Denmark dan Finlandia, telah membuktikan bahwa pemerintahan yang bersih berbanding lurus dengan layanan publik yang berkualitas serta stabilitas ekonomi yang kuat.
B) Efektivitas Pemerintahan: Antara Kebijakan dan Realita
Sebuah kebijakan tidak hanya dinilai dari seberapa banyak aturan yang dibuat, tetapi dari seberapa efektif aturan tersebut diimplementasikan.
Dalam Indeks Efektivitas Pemerintahan (GEI), Indonesia memperoleh skor 0.58, tertinggal dari Korea Selatan (1.4), Jepang (1.63), dan Singapura (2.32).
Efektivitas pemerintahan bukan hanya tentang perumusan kebijakan, tetapi bagaimana birokrasi mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan cepat, transparan, dan efisien.
Negara seperti Singapura telah berhasil membangun sistem pemerintahan yang hampir tanpa hambatan birokrasi, dengan pelayanan publik yang cepat dan berbasis teknologi.
C) Demokrasi: Pilar Transparansi dan Akuntabilitas
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Namun, apakah demokrasi yang kita jalankan sudah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang kuat?
Dalam Indeks Demokrasi (DI), Indonesia memperoleh skor 6.53, lebih tinggi dari Singapura (6.18), tetapi masih tertinggal dari Korea Selatan (8.4) dan Jepang (8.09).
Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak era reformasi, banyak tantangan yang masih harus diatasi, mulai dari lemahnya oposisi hingga praktik politik uang yang masih mewarnai pemilihan umum.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menjadi alat penyeimbang antara kekuasaan dan kepentingan rakyat.
E) Pembangunan Manusia: Seberapa Sejahtera Rakyat?
Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi dari kualitas hidup rakyatnya.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indonesia mencatat skor 0.713, masih jauh tertinggal dari Korea Selatan (0.929), Jepang (0.92), dan Singapura (0.949).
Ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
