Riset Maret 2025, Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) Dikembangkan LSI Denny JA
GEBRAKAN PRABOWO: ANTARA GAGASAN BESAR DAN KESIAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Oleh LSI Denny JA
NusantaraInsight, Makassar — “Di ujung senja, napas Arini (7 tahun) terhenti di gubuk sunyi desa terpencil. Klinik terdekat berjarak sehari berjalan kaki, denyut nadinya tak sanggup menanti.
Seandainya ratusan triliun rupiah tak dijarah koruptor, ribuan klinik telah berdiri. Arini mungkin masih hidup, mengejar kupu-kupu, tersenyum di bawah mentari, bukan terbaring pucat, selamanya memeluk boneka lusuhnya.”
Prabowo Subianto memiliki potensi besar membawa Indonesia melompat ke kategori negara maju. Namun, itu hanya terjadi jika visi besarnya ditopang oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
Demikianlah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, bulan Maret 2025.
Prabowo jelas memiliki karakter pemimpin yang visioner. Ia berani mengambil langkah-langkah di luar kebiasaan. Ia juga memiliki kecakapan politik merangkul berbagai kekuatan ekonomi serta politik. Visi besarnya menjanjikan lompatan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Namun, seperti yang ditunjukkan oleh banyak pengalaman sejarah, visi besar hanya dapat terwujud jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.
Tanpa tata kelola yang bersih, efektif, dan transparan, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Investor akan ragu untuk menanamkan modalnya.
Birokrasi akan semakin berbelit. Rakyat tidak akan benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
Sayangnya, berbagai indeks global masih menunjukkan tata kelola pemerintahan Indonesia berada dalam kondisi yang lemah.
Untuk itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengembangkan Good Governance Index (GGI).
Ini sebuah alat ukur yang mengintegrasikan enam indeks global utama. Terutama juga menyambut datangnya era proses digital dan AI dalam proses pemerintahan.
Tujuan dari indeks ini untuk memahami posisi Indonesia dalam tata kelola pemerintahan di era baru, dan menentukan langkah-langkah konkret untuk perbaikan.
-000-
Langkah-langkah yang digagas Prabowo menunjukkan keinginan maju yang luar biasa. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sebuah angka yang, jika tercapai secara terus menerus, akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru.
Beberapa kebijakan strategisnya antara lain:
• Pembentukan Danantara, lembaga pengelola dana investasi negara dengan aset Rp 14.000 triliun.
• Mengundang tokoh dunia seperti Tony Blair dan Ray Dalio sebagai penasihat ekonomi.
• Program populis seperti makan bergizi gratis dan 70.000 koperasi Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Mendorong keterlibatan pengusaha nasional dalam pembangunan ekonomi.
Jika seluruh agenda ini berhasil dieksekusi dengan baik, Indonesia akan memasuki era keemasan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Namun, target besar ini dapat terhambat oleh korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan tata kelola yang lemah.
Kita bisa sebut beberapa kasus saja untuk gambaran umum. Kasus korupsi di Pertamina yang disebut media di bulan maret 2025 sebagai “Kasus Pertamax Oplosan,” merugikan negara Rp 193,7 triliun.
Pada Juli 2024, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi terkait 109 ton emas dalam rentang 2010-2022, yang melibatkan sejumlah pejabat PT Antam Tbk.
Juga terbongkar kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah. Pada periode 2015-2022, kasus ini turut berdampak pada kerusakan lingkungan dengan total kerugian mencapai Rp 271,07 triliun.
Ini baru kasus yang terbongkar. Berapa banyak yang belum terbongkar karena kultur korupsi sudah begitu mengakar.
