Bagaimana pula jika penyebab korupsi itu bukan soal moral pribadi, tapi akibat jaringan oligarkhi yang sudah saling mengunci?
Bagaimana jika total korupsi ratusan triliun itu uang yang cukup membangun puluhan ribu sekolah berstandar internasional?
-000/
Menakar Kualitas Pemerintahan: Enam Pilar dalam Good Governance Index (GGI)
Dalam upaya memahami dan mengukur tata kelola pemerintahan secara komprehensif, LSI Denny JA berinisiatif mengembangkan Good Governance Index (GGI).
Untuk kerja ini, LSI menggabungkan enam dimensi utama yang mencerminkan kompleksitas pemerintahan modern.
Enam indeks ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan, membentuk gambaran utuh tentang bagaimana suatu negara dikelola, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
1. Efektivitas Pemerintahan: Mampukah Negara Bekerja untuk Rakyatnya?
Sebuah negara tidak bisa disebut memiliki pemerintahan yang baik jika birokrasi lamban, layanan publik buruk, dan kebijakan sering gagal diimplementasikan.
Indeks Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness Index – GEI) mengukur sejauh mana pemerintah mampu menjalankan kebijakannya dengan efisien.
Index ini diukur oleh World Bank, sejak tahun 1996. Negara dengan efektivitas pemerintahan tinggi memiliki sistem birokrasi yang profesional, layanan publik yang cepat dan berkualitas, serta pemimpin yang kompeten dalam mengeksekusi kebijakan.
Tanpa efektivitas ini, rencana pembangunan sebesar apa pun akan menemui jalan buntu.
2. Pemberantasan Korupsi: Seberapa Bersih Pemerintahan dari Penyalahgunaan Kekuasaan?
Korupsi bukan hanya kejahatan finansial, tetapi penyakit yang melumpuhkan sistem pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index – CPI) menjadi indikator penting dalam menilai apakah sebuah negara memiliki tata kelola yang bersih atau justru penuh dengan praktik kecurangan.
Index korupsi ini diukur oleh Transparancy International sejak 1995.
Korupsi menghambat investasi, merusak kepercayaan publik, dan memperburuk ketimpangan sosial. Negara-negara dengan CPI tinggi cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil, ekonomi yang lebih kuat, dan layanan publik yang lebih baik.
3. Demokrasi: Seberapa Besar Partisipasi Publik dalam Pemerintahan?
Tanpa demokrasi yang sehat, pemerintahan akan kehilangan akuntabilitasnya. Indeks Demokrasi (Democracy Index – DI) mengukur sejauh mana kebebasan sipil, kebebasan pers, serta transparansi dan akuntabilitas politik berjalan dalam sebuah negara.
Democracy Index diukur oleh Economist Intelligence Unit sejak tahun 2006. Pemerintahan yang demokratis memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, menciptakan checks and balances, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Demokrasi yang kuat melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan lebih berpihak pada rakyat.
4. Pembangunan Manusia: Bagaimana Pemerintah Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyatnya?
Pemerintahan yang baik harus memiliki tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index – HDI) menjadi ukuran utama untuk melihat seberapa baik suatu negara dalam memberikan akses terhadap pendidikan. Juga dalam memberi layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi warganya.
HDI diukur oleh UNDP, PBB sejak 1990. Negara dengan HDI tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit. Ia juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
5. Keberlanjutan Lingkungan: Bagaimana Negara Menjaga Sumber Daya Alamnya?
