Tribun Timur mengutip pendapat saya setelah PON XXI usai, menulis target itu terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan berbagai aspek.
Jika memasang target itu hanya menindaklanjuti dan merujuk harapan Gubernur Sulsel, itu pun sangat tidak rasional. Memang Sulsel pernah meraih peringkat IV pada tahun 1981, tetapi saat itu kekuatan atlet kita luar biasa dan tanpa permasalahan finansial seperti sekarang ini.
Sekarang, ketua umum KONI Sulsel mau pasang target berapa? Jika harus memasang target, sebaiknya sedikit diplomatis agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari.
Ketiga, persoalan dana hibah yang harus melalui Dispora. Birokrasi pengelolaan dana hibah ini ternyata menjadi batu sandungan pembinaan prestasi olahraga di Sulsel. Kasus ini bermula saat DPRD Sulsel menerima usul segelintir orang agar mengalihkan lalu lintas pengelolaan dana hibah itu ke Dispora.
Dalam realitasnya, pertanggungjawaban yang diterapkan adalah setelah kegiatan tuntas dan masuk ke Dispora barulah dana dicairkan. Ini adalah model manajemen yang mustahil dilakukan untuk kegiatan olahraga yang memerlukan dana segar agar atlet bisa mengikuti kegiatan.
Akibatnya, banyak pimpinan induk cabang olahraga yang menalangi dulu dana tersebut supaya atlet dapat mengikuti kegiatan.
Cara yang selalu dilakukan adalah meminjam pada pihak yang berada. Kadang ada juga yang meminjam pada koperasi.
Persoalan baru juga muncul.Jumlah yang bisa dibantu terbatas. Paling banyak enam orang. Bagaimana dengan cabang olahraga seperti sepak bola yang jumlah atletnya dalam satu tim atau regu di atas enam orang? Belum termasuk pelatih.
Masalah baru lagi muncul. Saat pencairan — konon kabarnya — dana itu langsung masuk ke rekening enam orang tersebut. Ini kemudian bisa saja menimbulkan friksi baru antara atlet dengan pelatih.
Hingga 2018, mekanisme pencairan dana hibah ini menggunakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mewakili pemerintah provinsi dengan KONI Sulsel.
Mekanisme ini memungkinkan dana hibah langsung ditransfer ke rekening KONI Sulsel. Dengan adanya dana hibah tersebut di kas KONI, pengurus dapat merancang kegiatan olahraga dengan segala prioritasnya. Yang sangat menguntungkan, setiap cabang olahraga yang hendak mengirimkan atlet mengikuti berbagai event nasional, dananya tersedia.
Dalam hal pemberian bantuan kepada atlet-atlet cabor, KONI membuat “standard operating procedure” (SOP) yang dirapatkan dengan para pimpinan pengurus cabang olahraga. Dalam SOP yang pernah dibuat ketika saya menjadi pengurus, perbantuan dana itu disesuaikan dengan prestasi cabang-cabang olahraga.
Jika cabang olahraga peraih emas, maka dana bantuan KONI meliputi tiket dan biaya akomodasi, misalnya. Yang meraih medali perak, bantuan yang diberikan hanya tiket. Sedang atlet yang meraih perunggu, mungkin hanya diberikan bantuan biaya akomodasi saja.
Dengan model SOP ini para atlet cabang olahraga akan berusaha meningkatkan prestasinya. Di sini berlaku promosi dan degradasi. Yang meningkat prestasinya akan dipromosi dan yang menurun akan terdegradasi.
Model ini juga terkoneksi dengan level pembinaan prestasi ke dalam tiga level, utama, madya, dan pratama dengan sistem promosi dan degradasi.
Keempat, Ketua Umum KONI Sulsel harus piawai ‘mengambil hati’ Gubernur Sulsel agar mau memberi sedikit perhatian terhadap bidang olahraga prestasi.
Saya sengaja mengatakan hal ini karena dalam berbagai pemberitaan media terjadi degradasi atensi pemerintah provinsi terhadap bidang minat masyarakat ini. Indikator utama adalah, tidak adanya fasilitas olahraga yang dibangun pemerintah selama hampir tujuh tahun terakhir ini.
