NusantaraInsight, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa optimisme terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang digagas Komunitas Berdaya Nusantara bersama RAPPO Indonesia.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, dalam kegiatan Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan di Makassar yang dilaksanakan oleh Nusantara Infrastructure di Kantor Lurah Panampu, Kecamatan Tallo, Rabu (13/5/2026).
“Hari ini saya merasa bangga dan optimis. Kehadiran Komunitas Berdaya Nusantara yang menggandeng RAPPO Indonesia bukan sekadar acara seremonial biasa,” ujarnya.
“Ini adalah langkah nyata dari apa yang selalu kita cita-citakan bersama: Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” sambung Appi.
Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi berperan sebagai aktor utama.
Melalui program pemberdayaan ini, perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ia juga menegaskan pentingnya inovasi dalam menangani persoalan sampah plastik yang menjadi tantangan global.
Menurutnya, melalui kreativitas para ibu-ibu bersama RAPPO Indonesia, limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat diolah menjadi produk fesyen ramah lingkungan dengan nilai ekonomi tinggi.
“Masalah sampah plastik adalah tantangan global. Namun di tangan ibu-ibu kita, limbah yang tadinya tidak bernilai diubah menjadi produk fesyen kelas dunia yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Ia menilai keterlibatan pihak swasta menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota, termasuk pengelolaan sampah.
Lanjut dia, persoalan di Kota Makassar tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta agar solusi yang dihasilkan lebih optimal.
Dalam kesempatan itu, Munafri mengungkapkan bahwa Kota Makassar memproduksi sekitar 800 ton sampah setiap hari.
Namun, kapasitas pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 67 persen, sehingga masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani secara maksimal.
Diajuga menekankan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping, yang tahun ini ditargetkan untuk dihentikan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah berproses mengubah sistem tersebut menjadi sanitary landfill.
“Ke depan, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah rumah tangga secara langsung, melainkan residu dari hasil pengolahan,” tutur politisi Golkar tersebut.
Appi juga berharap adanya dukungan pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah Panampu guna memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Selain itu, Pemkot Makassar tengah menyiapkan proyek strategis berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau Waste to Energy dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.
Proyek ini ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt.
“Ini menjadi sesuatu yang harus kita respons bersama. Tanpa kesiapan pemerintah kota, investasi ini tidak akan maksimal. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” terangnya.
Ketua IKA FH Unhas ini mendorong agar sinergi dengan pabrik-pabrik tersebut terus diperkuat.
Produk hasil olahan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada kelompok masyarakat dalam bentuk reseller, seperti yang dilakukan RAPPO Indonesia, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.
