NusantaraInsight, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar, untuk terus membangun kota yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.
Komitmen ini diwujudkan melalui semangat kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap fasilitas publik, mulai dari trotoar, taman kota, hingga ruang-ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman.
Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan, bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.
Dia menekankan pentingnya menghadirkan desain kota yang responsif terhadap kebutuhan ragam disabilitas, sehingga tidak ada lagi warga yang merasa terpinggirkan dalam menikmati ruang publik.
“Kota Makassar harus menjadi kota yang terbuka untuk semua. Kita ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan secara kolaboratif,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Appi saat menerima audiensi dari Yayasan Kota Kita Surakarta (Kota Kita) bersama Komisi Nasional Disabilitas serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas.
Audiensi ini digelar dalam rangka penyampaian risalah kebijakan terkait penguatan aksesibilitas ruang publik dan taman kota, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (12/5/2026).
Turut hadir dalam kesempatan ini, Direktur Eksekutif Kota Kita, Ahmad Rifai, serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan perspektif antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.
Sehingga lahir langkah konkret yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu merangkul seluruh warganya tanpa terkecuali.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur standar pembangunan berbasis inklusivitas.
Ia menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, agar menjadikan aspek aksesibilitas sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan.
“Tidak boleh ada satu pun bangunan di Makassar yang luput dari prinsip inklusif. Aksesibilitas harus menjadi bagian utama sejak tahap perencanaan,” tegasnya.
Munafri juga menyebut, di awal masa pemerintahannya menjadi kesempatan strategis untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik pada pembangunan baru maupun penyesuaian infrastruktur yang sudah ada.
