“Prioritas utama adalah masyarakat yang selama ini mengandalkan air tanah, karena mereka yang paling rentan ketika musim kemarau panjang,” tambah Fadli.
Hasil asesmen sementara menunjukkan terdapat potensi sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan yang berisiko mengalami kekurangan air bersih.
Namun demikian, Fadli menegaskan angka tersebut masih berupa potensi dan belum seluruhnya menjadi korban terdampak.
Ia mengapresiasi upaya Perumda Air Minum (PDAM) Makassar yang saat ini terus meningkatkan pelayanan distribusi air kepada pelanggan sehingga sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
Meski demikian, berdasarkan informasi dari BMKG, ancaman kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung sehingga pemerintah tetap harus menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Hampir semua sudah terlayani PDAM. Tetapi dengan informasi dari BMKG, kondisi ini tidak bisa bertahan lama apabila kekeringan panjang terus terjadi karena debit air otomatis akan berkurang,” terang Kalak.
Pihak BPBD juga telah mulai melakukan intervensi awal dengan menyalurkan dua unit tandon air ke wilayah prioritas.
Saat ini BPBD memiliki sekitar 57 unit tandon yang masih tersedia setelah sebagian lainnya telah didistribusikan ke sejumlah titik. Sebelumnya jumlah tandon mencapai sekitar 100 unit.
“Nanti kalau memang status tanggap darurat ditetapkan, kita akan berupaya menambah jumlah tandon agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” urai jebolan Doktor UM itu.
Menurut Fadli, tandon tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih dan tidak terjangkau jaringan distribusi, terutama kawasan yang mulai mengalami kekeringan sumber air tanah.
Dia menambahkan, seluruh bentuk intervensi nantinya akan mengacu pada rencana operasi yang disusun bersama berbagai instansi, di antaranya BMKG, Basarnas, PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Rencana operasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan personel, distribusi air bersih hingga besaran dukungan anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun bantuan pemerintah pusat dan berbagai lembaga kemanusiaan.
“Kalau nanti status sudah ditetapkan pemerintah, maka seluruh stakeholder akan bergerak sesuai perannya masing-masing sehingga penanganan bisa dilakukan secara terpadu,” pungkasnya.
————————————–
Adapun 23 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama BPBD Kota Makassar meliputi:
– 1. Universitas Hasanuddin (Unhas)
– 2. Universitas Negeri Makassar (UNM)
– 3. Universitas Muslim Indonesia (UMI)
– 4. Universitas Islam Makassar (UIM)
– 5. Universitas Bosowa (Unibos)
– 6. Institut Kesehatan Pelamonia Makassar
– 7. STIKES Gunung Sari Makassar
– 8. STIKES Amanah Makassar
– 9. Universitas Indonesia Timur (UIT)
– 10. Politeknik Pariwisata Makassar
– 11. Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional
– 12. Institut Nani Hasanuddin
– 13. Universitas Mega Rezky
– 14. Universitas Tamalatea Makassar
– 15. Poltekkes Mega Rezky
– 16. Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus)
– 17. Universitas Al-Marisah Madani
– 18. STIKES Bhayangkara Makassar
– 19. Universitas Pancasakti
– 20. Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI)
– 21. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Makassar
– 22. STIKS Tamalannea Makassar
– 23. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan – Yapika.
